Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Narkoba Marak di Lapas, Anggota DPR Minta Pemerintah Pasang Alat Pengacak Sinyal

  • Oleh Teras.id
  • 11 September 2020 - 09:15 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengusulkan pemerintah memasang alat pengacak sinyal (jammer) di seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba.

"Dengan upaya tersebut, diharapkan peredaran narkoba yang memanfaatkan telepon genggam di dalam lapas juga bisa diminimalisasi," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Kamis 10 September 2020.

Menurut dia, peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan masih menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan, seperti di Rutan Salemba yang terkuak beberapa waktu lalu. Hinca memandang sangat perlu upaya reformasi pemasyarakatan karena persoalan peredaran narkotika di dalam lapas tentunya tidak bisa tuntas secara parsial.

"Saya sudah lihat sendiri kondisi dalam rutan ataupun lapas sangatlah kumuh. Perbandingan jumlah sipir dan penghuni lapas pun sangat timpang. Akibatnya, pergerakan narapidana seakan tidak terkendali dan pengawasan menjadi lumpuh," kata politikus asal Partai Demokrat ini.

Sebagai akibat dari lumpuhnya pengawasan di dalam lapas, membuat bandar yang ada di dalamnya bisa bergerak bebas. Hal itulah yang akhirnya terjadi di Rutan Salemba dengan adanya napi yang membuat pabrik ekstasi dan napi yang diduga overdosis.

"Maka, lakukan reformasi seluruhnya. Kemarin karutan (kepala rutan) dan kepala keamanan sudah. Lanjutkan hingga ke tingkat kepala kantor wilayah dan kadiv PAS," ucapnya.

Menurut dia, selama ini di dalam lapas dan rutan selalu membiarkan bandar besar bertemu setiap hari dengan pecandu. Bahkan, dengan banyaknya oknum petugas yang memanfaatkan situasi, membuat masalah ini makin merajalela.

"Secara tidak langsung, sistem ini sudah membentuk pasar baru dan bukannya menyembuhkan, malah membuat kronis tingkat peredaran," ungkap Hinca.

Selama ini pihaknya juga sudah memberikan solusi yang disampaikan berulang kali dalam banyak rapat bersama Menkumham. "Kami meminta untuk segera melakukan pendataan, lalu pisahkan para napi bandar dan pengguna," tuturnya.

(TERAS.ID)

Berita Terbaru

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Amarta Karya

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Amarta Karya

  • 27 April 2024 - 10:16 WIB
Pemko Palangka Raya Usulkan RT XII Kelurahan Menteng sebagai Proklim Utama

Pemko Palangka Raya Usulkan RT XII Kelurahan Menteng sebagai Proklim Utama

  • 27 April 2024 - 10:00 WIB
Pelindungan WNI Perlu Kerja Sama Holistik di Dalam dan Luar Negeri

Pelindungan WNI Perlu Kerja Sama Holistik di Dalam dan Luar Negeri

  • 27 April 2024 - 09:45 WIB
Pemko Palangka Raya Susun RAD untuk Penyandang Disabilitas

Pemko Palangka Raya Susun RAD untuk Penyandang Disabilitas

  • 27 April 2024 - 09:30 WIB
Berkebun dengan Cinta, Fatihah, dan Selawat

Berkebun dengan Cinta, Fatihah, dan Selawat

  • 27 April 2024 - 09:15 WIB
Exco PSSI Yakin STY Sudah Pelajari Gaya Permainan Uzbekistan U-23

Exco PSSI Yakin STY Sudah Pelajari Gaya Permainan Uzbekistan U-23

  • 27 April 2024 - 09:00 WIB
Kemlu RI Repatriasi 1.119 WNI dari Zona Darurat Sepanjang 2023

Kemlu RI Repatriasi 1.119 WNI dari Zona Darurat Sepanjang 2023

  • 27 April 2024 - 08:40 WIB
Uzbekistan Tantang Indonesia, Usai Hajar Arab Saudi di Perempat Final

Uzbekistan Tantang Indonesia, Usai Hajar Arab Saudi di Perempat Final

  • 27 April 2024 - 08:20 WIB
Kemunculan Orangutan di Bandara H Asan Sampit Tak Sampai Ganggu Penerbangan

Kemunculan Orangutan di Bandara H Asan Sampit Tak Sampai Ganggu Penerbangan

  • 27 April 2024 - 08:00 WIB
PSSI Buat Lokakarya untuk Seleksi Wasit dan Asisten Wasit Liga 3

PSSI Buat Lokakarya untuk Seleksi Wasit dan Asisten Wasit Liga 3

  • 27 April 2024 - 07:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri