Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dana Cukai Tembakau Diminta Lebih Fokus untuk Petani dan Buruh

  • Oleh ANTARA
  • 19 September 2020 - 10:30 WIB

BORNEONEWS, Magelang - Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) seharusnya lebih fokus untuk petani dan buruh tembakau, kata Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTTC) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Retno Rusdjijati.

"MTCC Unimma sebagai organisasi yang concern pada kesejahteraan petani berupaya untuk menyuarakan aspirasi petani di tengah polemik cukai," kata Retno dalam konferensi pers di Magelang, Jateng, Jumat.

Ia menyampaikan dari petani dampingan MTCC Unimma yang tergabung dalam forum petani multikultur, pihaknya menganalisis masalah cukai dari perspektif alokasi pemanfaatan DBHCHT.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 tahun 2020, alokasi DBHCHT tersebut digunakan dalam lima kegiatan, meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi kebutuhan di bidang cukai, dan pemberantasan barang cukai ilegal.

Menurut dia, DBHCHT seharusnya kembali pada pemangku kepentingan dan peruntukannya lebih fokus untuk petani dan buruh tembakau.


"Oleh karena itu, para petani memberi dukungan pada kenaikan cukai rokok dengan tuntutan bahwa semestinya pemerintah merumuskan rencana strategis yang berbasis kesejahteraan petani, tidak semata menonjolkan peran industri hasil tembakau," katanya.

Ia menuturkan berdasarkan fakta sampai saat ini petani tembakau selalu dalam pihak yang dirugikan, bahkan harga tembakau tahun 2020 dinyatakan petani sebagai harga terburuk selama 10 tahun terakhir.

Demikian juga petani multikultur, harga panen sayuran berbagai jenis sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada dukungan kebijakan yang sinergis untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Retno menyitir pendapat peneliti dari Center for Health Economics and Healt Policy  Hasbullah Thabrany menyarankan pemerintah mengalokasikan 5-10 persen pendapatan cukai rokok untuk program pendampingan petani tembakau beralih profesi.

Kebijakan itu bisa selaras dengan keinginan pemerintah untuk menurunkan konsumsi rokok seperti yang dilakukan negara-negara di dunia.

Berita Terbaru