Wamen LHK Sebut Rehabilitasi DAS Jadi Resolusi Konflik

Oleh ANTARA
21 September 2020 - 23:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan proses rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) diharapkan dapat menjadi resolusi konflik dan bukan malah menimbulkan konflik baru, seperti penguasaan lahan (tenurial).

"Jangan ada rehabilitasi DAS bisa menimbulkan konflik baru, tapi justru kita ingin rehabilitasi DAS menjadi resolusi konflik, terutama tenurial," katanya dalam diskusi virtual soal rehabilitasi DAS untuk pemulihan lingkungan dan ekonomi masyarakat yang dipantau di Jakarta, Senin 21 September 2020.

Dia mengatakan rehabilitasi DAS yang wajib dilakukan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melibatkan warga dalam prosesnya dan menanam vegetasi multifungsi yang berbagai bagian pohonnya bisa dimanfaatkan.

Menurut dia penanaman vegetasi multipurpose tree species (MPTS) yang buah, daun dan bagian lain dari pohonnya bisa dimanfaatkan masyarakat bisa menjadi sumber alternatif pendapatan baru bagi warga lokal ke depannya.

Namun mantan Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) itu mengatakan perlu pengorganisasian yang baik untuk memberdayakan tanaman multifungsi di lahan yang direhabilitasi tersebut.

"Jadi kalau kelompok, saya pikir wajib dibuat yang namanya aturan kelompok supaya nanti kalau sudah panen jelas pembagiannya seperti apa dan seterusnya, supaya tidak menimbulkan masalah-masalah ke depan," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan aksi korektif (corrective action) terkait rehabilitasi yang wajib dilakukan pemegang IPPKH lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi DAS.

Alue Dohong menegaskan di peraturan menteri itu dilakukan untuk penyederhanaan agar pemegang IPPKH dapat melakukan rehabilitasi DAS sesuai kewajibannya, menjembatani konflik tenurial dan mempercayakan rehabilitasi kepada pemegang IPPKH dengan penilaian yang jelas serta KLHK bertindak sebagai pengawas.

Menurut data KLHK saat ini terdapat 1.039 unit IPPKH yang aktif atau setara dengan 500.131 hektare (ha), terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu IPPKH pertambangan 669 unit seluas 445.953 ha dan IPPKH non-pertambangan sebanyak 370 unit seluas 54.178 ha.

Dari total kewajiban rehabilitasi DAS seluas 560.719 ha, yang telah melaksanakan kegiatan penanaman adalah seluas 105.202 ha, dan khusus untuk 2020 sampai dengan Agustus penanaman rehabilitasi DAS mencapai 10.393 ha.

ANTARA

TAGS:

#Wamen LHK #Rehabilitasi DAS #Resolusi Konflik

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis pada Pilkada 2024

26 April 2024 - 14:40 WIB

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengingatkan para ASN agar tidak terlibat politik praktis pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Standarisasi Pasar Rakyat Ubah Paradigma Kenyamanan Pasar

26 April 2024 - 14:30 WIB

KKP Luncurkan Proyek Percontohan Tambak Udang Tradisional Plus

26 April 2024 - 14:20 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) berkolaborasi dengan eFishery dan UNIDO, meluncurkan proyek percontohan budi daya udang tradisional plus.

Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan Masih Jadi Tujuan Utama Ekspor Kalteng

26 April 2024 - 14:10 WIB

Negara tujuan utama ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 adalah Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Menkominfo Minta Dukungan Masyarakat Bantu Berantas Judi Online

26 April 2024 - 14:00 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta dukungan masyarakat untuk membantu memberantas judi online dengan melaporkan apabila menemukan situs judi yang masih aktif.

TPS 3R di Palangka Raya Berjalan Efektif, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

26 April 2024 - 13:50 WIB

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka Raya, Yuseran mengatakan TPS-3R telah berfungsi dengan baik. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kemenkominfo Jajaki Kerja Sama Sektor TIK dengan Papua Nugini

26 April 2024 - 13:40 WIB

Kementerian Komunikasi dan Informatika menjajaki kerja sama sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan Papua Nugini.

Kinerja SSMS Tahun 2023 Telah Penuhi Target yang Ditetapkan

26 April 2024 - 13:30 WIB

Produksi CPO di PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk tahun 2023 mencapai 518.819 MT, atau meningkat sebesar 2,11 persen dari hasil produksi tahun 2022 sebesar 508.100 MT. Perseroan mencatat Oil Extraction Rate atau OER tahun 2023 mencapai 22,12 persen, sedikit turun sebesar 0,81 persen dibandingkan OER tahun 2022 yang tercatat 22,30 persen

Menkominfo Dorong Intensifkan Promosi World Water Forum ke-10

26 April 2024 - 13:20 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong kementerian dan lembaga terus meningkatkan komunikasi publik dan promosi World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan berlangsung di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024.

Faridawaty Turut Berduka Cita Meninggalnya Ade Supriadi

26 April 2024 - 13:10 WIB

Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih pada Pemilu 2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ade Supriadi, SP., MH telah meninggal dunia pada Jumat, 26 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia