"Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan kebijakan Pemerintah sejak tahun 2014 untuk menunda pemekaran daerah, sebagaimana yang tadi disampaikan Ketua DPD," tambahnya.

Selain itu, pertimbangan lain dari kebijakan moratorium pemekaran daerah ialah kondisi keuangan negara yang saat ini masih diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan nasional strategis dan penanganan pandemi COVID-19.

Pemerintah masih perlu melakukan pembiayaan prioritas pembangunan nasional yang bersifat strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia.

"Terlebih dengan terjadinya wabah COVID-19, maka Pemerintah telah melakukan refocusing prioritas dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, serta merealokasi anggaran di hampir semua bidang untuk mengatasi dampak pandemi di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi," ujarnya. Pemerintah juga terus mendukung upaya DPD RI dalam mendorong kemandirian fiskal bagi pemerintah daerah.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kemandirian daerah dengan mendorong penyelesaian berbagai permasalahan pascapemekaran daerah, antara lain persoalan aset, batas daerah, hibah dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.

ANTARA