Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Aturan Turunan UU Cipta Kerja Soal Pesangon Dinilai Harus Dikawal Ketat

  • Oleh Teras.id
  • 08 Oktober 2020 - 08:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarifudin Yunus menilai disahkannya Undang-Undang atau UU Cipta Kerja merupakan realitas legislatif yang telah terjadi. Namun, dampaknya bagi industri DPLK baru terlihat setelah draft resmi diundangkan.

Menurutnya, penyusunan aturan turunan, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) terkait program pensiun dan pesangon pekerja harus dikawal dengan seksama agar tidak menjadi petaka bagi persiapan pensiun para pekerja.

"Menurut saya aturan turunan itu harusnya mengatur pendanaan pesangon oleh pemberi kerja, sehingga tidak jadi masalah di pekerja. Selama ini memang kesadaran pemberi kerja juga masih harus ditingkatkan, baik soal pensiun maupun pesangon," ujar Syarif kepada Bisnis, Selasa, 6 Oktober 2020.

Dia menilai UU Cipta Kerja tersebut harus mengaitkan perlindungan para pekerja dengan program pensiun dan pesangonnya. Saat ini, meskipun secara prinsip masih terdapat pemberian manfaat pesangon, tetapi nilainya menurun.

Mulanya, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja akan mendapatkan pesangon senilai 32,2 kali upah, tetapi dalam UU Cipta Kerja nilainya turun menjadi maksimal 25 kali upah. Pembayaran itu pun 19 kalinya ditanggung pemberi kerja dan 6 lainnya dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Kita perlu menunggu aturan turunan dari UU Cipta kerja, seperti apa Secara industri dana pensiun, intinya program pensiun seperti DPLK masih sangat diperlukan untuk pekerja di manapun, karena faktanya tidak lebih dari 6 persen pekerja di Indonesia yang sudah punya program pensiun," ujarnya.

Terlepas dari besaran pesangon, Syarif mengatakan pemberi kerja harus memiliki kesadaran untuk "mendanakan" secara terpisah pesangon itu ke lembaga yang kompeten, seperti DPLK. Hal tersebut agar tidak terdapat masalah di kemudian hari soal pesangon pekerja, baik karena pensiun atau PHK.

"Justru pemerintah seharusnya fokus pada penerapan pesangon, apakah tiap perusahaan sudah mendanakan Sehingga pada saat diperlukan dananya memang tersedia. Problem pesangon kan selama ini karena ketersediaan dana," ujarnya.

TERAS.ID

Berita Terbaru

Pemkab Mura Gelar Persiapan Ikuti Festival Budaya Isen Mulang

Pemkab Mura Gelar Persiapan Ikuti Festival Budaya Isen Mulang

  • 30 April 2024 - 23:59 WIB
Pemko Palangka Raya Sosialisasikan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha

Pemko Palangka Raya Sosialisasikan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha

  • 30 April 2024 - 23:50 WIB
Pj Bupati Mura Buka Gebyar PAUD dan Guru PAUD 2024

Pj Bupati Mura Buka Gebyar PAUD dan Guru PAUD 2024

  • 30 April 2024 - 23:40 WIB
H Hamdi Daftar Bacalon Pilkada Kapuas Lewat PKB

H Hamdi Daftar Bacalon Pilkada Kapuas Lewat PKB

  • 30 April 2024 - 23:30 WIB
Pj Sekda Seruyan Buka Rakor Rembuk Stunting

Pj Sekda Seruyan Buka Rakor Rembuk Stunting

  • 30 April 2024 - 23:20 WIB
DPRD dan Pemda Mediasi Permasalahan Warga dengan Perusahaan

DPRD dan Pemda Mediasi Permasalahan Warga dengan Perusahaan

  • 30 April 2024 - 23:10 WIB
Pelatih: Tunggal Putra Indonesia Siap Turun dengan Kekuatan Terbaik

Pelatih: Tunggal Putra Indonesia Siap Turun dengan Kekuatan Terbaik

  • 30 April 2024 - 23:00 WIB
Pemuda Kobar Ikuti Seleksi PPAP 2024 Provinsi Kalteng Tingkat Nasional

Pemuda Kobar Ikuti Seleksi PPAP 2024 Provinsi Kalteng Tingkat Nasional

  • 30 April 2024 - 22:50 WIB
Timnas Tenis Putra dan Putri Bersiap untuk Piala Davis dan Piala BJK

Timnas Tenis Putra dan Putri Bersiap untuk Piala Davis dan Piala BJK

  • 30 April 2024 - 22:40 WIB
KPU Kotim Targetkan Partisipasi Pemilih Naik 70 Persen pada Pilkada 2024

KPU Kotim Targetkan Partisipasi Pemilih Naik 70 Persen pada Pilkada 2024

  • 30 April 2024 - 22:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri