Setahun Revisi UU KPK, Lembaga Antirasuah Dinilai Makin Tumpul

Oleh Teras.id
18 Oktober 2020 - 10:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kemarin tepat satu tahun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berlaku. Sejumlah mantan komisioner KPK dan aktifis pemberantasan korupsi menilai revisi UU KPK sudah membuat lembaga antirasuah semakin tumpul.

Mantan Komisioner KPK Muhammad Jasin menilai UU baru tersebut membuat upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga KPK itu menjadi tidak efektif. Dia mengatakan lembaga baru yang dibentuk oleh UU ini yakni Dewan Pengawas membuat proses administrasi menjadi berbelit.

Dia mencontohkan Dewas harus memberikan izin maksimal 1x24 jam untuk penyadapan. Menurut dia, waktu yang dinilai sebentar itu telah terlalu lama. “Jangankan 24 jam, 10 menit saja berpengaruh,” kata Jasin dalam diskusi daring Indonesia Corruption Watch bertema Refleksi Satu Tahun UU KPK Baru, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Menurut dia, izin yang berbelit itu telah berdampak pada kinerja KPK dalam operasi tangkap tangan. Menurut catatan, hingga 6 bulan pertama sejak UU KPK diberlakukan lembaga antikorupsi baru melakukan 2 kali OTT, yaitu operasi terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

“Tidak efisien sekali, makanya penanganan kasus korupsi menjadi tumpul,” kata dia.

Mantan Panitia Seleksi Pimpinan KPK Betty Alisjahbana mengatakan revisi sudah berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Dia mengatakan dalam sejumlah survei tingkat kepercayaan terhadap KPK semakin tergerus.

“Hari ini setahun persis sejak UU itu diundangkan dan kita sudah melihat akibat langsungnya,” kata dia.

Betty dan Jasin menjadi satu dari belasan tokoh yang menggugat revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai revisi UU ini cacat prosedur karena tidak melibatkan masyarakat bahkan KPK sendiri. Selain itu, rapat paripurna pengesahan juga dinilai tidak kuorum. Mereka meminta MK membatalkan revisi UU KPK. Diajukan pada Desember tahun lalu, gugatan itu tinggal menunggu putusan MK.

Mantan Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas yang menjadi salah satu penggugat menilai proses revisi UU KPK cacat prosedur. Dia berharap MK akan mengabulkan gugatan mereka.

“Saya berusaha yakin pada para Yang Mulia Hakim Konstitusi memiliki keluasan akal dan kematangan rasa untuk menangkap ini semua dan mengabulkan permohonan kami ini,” kata dia.

TERAS.ID

TAGS:

#Revisi UU KPK #Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemprov Lakukan Pendampingan Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

26 April 2024 - 15:40 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan.

DPRD Palangka Raya Dorong Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas

26 April 2024 - 15:35 WIB

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menyerukan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di wilayahnya.

Para Pihak Harus Lakukan ini untuk Bangun Kolaborasi Ekonomi Hijau

26 April 2024 - 15:30 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan banyak hal yang harus dilakukan para pihak untuk membangun kolaborasi ekonomi hijau.

Tomas Sembiring Harap Sosialisasi SNI Dorong Penguatan Pasar Rakyat Berstandar

26 April 2024 - 15:25 WIB

SSMS Produksi dan Jual Berbagai Produk Turunan Minyak Sawit

26 April 2024 - 15:20 WIB

Pada segmen hilir atau downstream, Perseroan Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk melakukan kegiatan usaha dengan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO, Palm Fatty Acid Distillate atau PFAD, Olein, Stearin, Crude Palm Kernel Oil atau CPKO dan Palm Kernel Expeller atau PKE.

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut

26 April 2024 - 15:15 WIB

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut di Palangka Raya

Pencapaian Kinerja SSMS Mampu Lunasi Obligasi Global Senilai Rp4,5 Triliun

26 April 2024 - 15:10 WIB

Pada pencapaian kinerja lainnya, PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk di awal tahun 2023 Perseroan telah melakukan pelunasan obligasi global senilai US$300 juta atau setara Rp4,5 triliun yang diterbitkan di Bursa Singapura pada tahun 2018.

Napi Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya Bebas Bersyarat

26 April 2024 - 15:05 WIB

Seorang narapidana berinisial PY di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah, telah dibebaskan bersyarat pada, Jumat, 26 April 2024.

Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Kotim Konvoi dan Bunyikan Sirine Serentak

26 April 2024 - 15:00 WIB

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar konvoi dan menyalakan sirine pukul 10.00 WIB serentak dalam rangka memperingati hari kesiapsiagaan bencana.

Warga Palangka Raya Bisa Laporkan Pencemaran Lingkungan ke Nomor Ini

26 April 2024 - 14:50 WIB

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya menyediakan nomor pengaduan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan di sekitar mereka.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia