BORNEONEWS, Tamiang Layang - DPRD Barito Timur segera menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dan mengundang pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan PT Wasco, untuk diminta penjelasan terkait pengaduan yang disampaikan pengunjuk rasa dari karyawan PT Wasco dan DPC FSP KEP-SPSI Barito Timur.

Kesimpulan itu disampaikan Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio bersama Wakil Ketua I, Ketua Komisi I, dan anggota dewan lainnya, usai menerima pengaduan perwakilan pendemo.

Menurut dia, DPRD tidak bisa mengambil langkah hukum dalam masalah tersebut. Namun akan menggunakan kewenangan untuk menekan pemerintah daerah melalui dinas terkait, agar menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang diadukan pengunjuk rasa.

"DPRD siap mendorong dan memfasilitasi terkait sikap yang disampaikan oleh teman-teman karyawan PT Wasco dan DPC FSP KEP-SPSI Barito Timur," kata Nur Sulistio.

Dia menambahkan, dalam RDPU nanti semua pihak akan duduk bersama dan berdialog tentang masalah yang terjadi.

"Nanti kita akan sampaikan permasalahan yang ada dan mendengarkan alasan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait," jelasnya.

Dia menegaskan, DPRD siap untuk turun langsung ke lapangan meninjau kondisi perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan karyawan jika diperlukan.

Sebagai lembaga, dia juga berterima kasih atas informasi yang telah disampaikan kepada DPRD terkait permasalahan yang ada di masyarakat. 

"Kami meminta waktu untuk mempelajari secara penuh permasalahan yang dihadapi sebagai perbandingan dan acuan dalam meminta informasi kepada pihak-pihak terkait, agar semua sinkron dan ada dasar-dasarnya ketika kami mengajukan penjelasan," kata Nur Sulistio. (BOLE MALO/B-11)