Kampanye Anti Sawit dan Fakta Sebenarnya

Oleh Testi Priscilla
23 Oktober 2020 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kampanye anti-sawit mengenai sustainability sebenarnya diwarnai nuansa politis. Hal ini dikatakan Ketua Bidang Sustainability pada Gabungan Pengusaha Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Dr Bandung Sahari dalam kegiatan Fellowship Journalist Batch II yang dilaksanakan secara virtual atas kerjasama Jurnalisme Profesional Untuk Bangsa atau JProf dan BPDP-KS di bawah Kementerian Keuangan pada Rabu-Kamis, 21-22 Oktober 2020.

"Kampanye anti-sawit yang seringkali kita dengar sejak tahun 1980 sampai 2018/2019 selalu saja memojokkan. Mulai tahun 1980 minyak sawit disebut-sebut mengandung kolesterol dan kebun sawit penyebab polusi serta merusak lingkungan," kata Bandung dalam paparannya.

Tahun 1990-2000 juga menurut Bandung isu ini berkembang menjadi anggapan bahwa kebun sawit menjadi penyebab habisnya orangutan dan hilangnya biodiversity. Isu ini berkembang cepat di tahun 2010-2015 dengan arah kebun sawit sebagai pelaku utama deforestasi dan membuka lahan gambut sehingga terbakar. Ditambah lagi industri sawit dituduh sebagai penyebab kerusakan iklim dunia dan dikaitkan dengan deforestasi dan ILUC EU yang akan menghapus biodiesel sawit dari pasar Eropa.

"Fakta pertama yang bisa kita lihat adalah minyak sawit dan produk olahannya telah mendominasi pasar minyak nabati global dengan pangsa pasar sekitar 31,20% di tahun 2017/2018. Pangsa pasar ini meningkat sekitar 85% dibandingkan 1997/98. Dan Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Seperti kita tahu, semakin besar kita, maka semakin ditakuti Indonesia ini oleh dunia," tegasnya.

Fakta lainnya, lanjut Bangun, ialah Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara dengan kebakaran lahan terbesar di dunia tahun 2019.

"Tetapi kok negara luar suka sekali membicarakan kebakaran yang terjadi di Indonesia Padahal masuk dalam daftar 10 negara itu saja tidak, ada apa Kita bisa lihat ya bagaimana berbagai pihak ingin menjatuhkan Indonesia yang kaya," tutur Bandung lagi kepada 29 awak media yang menjadi peserta kegiatan tersebut.

Bangun menjelaskan dengan rinci isu yang berkembang serta fakta yang terjadi pada sektor kelapa sawit di Indonesia. Yang pertama adalah isu deforestasi, faktanya, Indonesian Sustainable Palm Oil System atau ISPO yang merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian, sangat memperhatikan pengelolaan Kawasan Lindung serta aturan untuk tidak membuka di kawasan hutan. Ditambah lagi dengan adanya peraturan tentang moratorium sawit.

"Kedua, isu pengelolaan lahan gambut. Faktanya, ISPO selalu melakukan pemantauan tinggi muka air tanah dan mendapat Best Practice pengelolaan gambut lestari," jelasnya.

Isu ketiga yang juga sangat sering dilontarkan ialah terkait Hak Asasi Manusia atau HAM. Padahal faktanya dengan ISPO hak-hak dan benefit bagi karyawan serta kebebasan berserikat sangat dilindungi. (TESTI PRISCILLA/B-5)

TAGS:

#Kampanye Anti Sawit #Gapki #Deforestasi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dewan Minta Optimalkan Pengembangan Pertanian Masyarakat

26 April 2024 - 18:30 WIB

Anggota DPRD Kalteng, Tomy Irawan meminta agar pemda di provinsi ini melalui instansi terkait mengoptimalkan pengembangan potensi pertanian masyarakat.

Orangutan Kembali Muncul di Bandara H Asan Sampit

26 April 2024 - 18:25 WIB

Satu individu orangutan kembali muncul di kawasan Bandara H Asan Sampit, Jumat, 26 April 2024.

Pengurus MUI dan PHBI Kobar 2024 - 2029 Resmi Dilantik

26 April 2024 - 18:20 WIB

Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Masa Khidmat 2024 - 2029 resmi dikukuhkan.

Kemenkeu Catat Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp69 Triliun

26 April 2024 - 18:15 WIB

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Indonesia sebesar Rp69 triliun pada Maret 2024.

Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Pelabuhan Muat Alami Penurunan

26 April 2024 - 18:10 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro mengatakan bahwa dibanding Januari 2024, kontribusi layanan transportasi ekspor melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah pada Februari 2024 secara umum mengalami penurunan, dari 15,66 persen menjadi 13,62 persen.

Nilai dan Volume Impor Kalimantan Tengah Kian Turun

26 April 2024 - 18:05 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalteng, Eko Marsoro mengatakan bahwa selama Februari 2024, nilai impor Kalimantan Tengah mencapai US$6,20 juta atau turun 49,55 persen dibanding Januari 2024 yang tercatat US$12,29 juta.

Ini Pesan Sekda Kapada Jagau Linga dan Bawi Kameluh Pariwisata Kapuas 2024 Terpilih

26 April 2024 - 18:00 WIB

Ajang pemilihan Jagau Linga dan Bawi kameluh Pariwisata Kabupaten Kapuas tahun 2024 telah resmi berakhir.

KPU Barito Utara Buka Sayembara Lomba Jingle dan Maskot Pilkada 2024, Hadiah Rp50 Juta

26 April 2024 - 17:55 WIB

Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara mengadakan sayembara jingle dan maskot Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 secara gratis alias tidak dipungut biaya pendaftaran bagi peserta lomba.

UPT Taman Budaya Kalteng Gelar Sendratari Peringati Hari Tari Sedunia

26 April 2024 - 17:50 WIB

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Kalteng melaksanakan pagelaran sendratari Kalteng tahun 2024 Putri Mayang Sari.

BI: Penyaluran Kredit Baru Tumbuh pada Triwulan I-2024

26 April 2024 - 17:45 WIB

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia