Aplikasi Pilgub (Pemilihan Gubernur) Propinsi Kalimantan Selatan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Keberlanjutan Sawit untuk Kemajuan Ekonomi Nasional dan Kelestarian Alam

  • Oleh Testi Priscilla
  • 26 Oktober 2020 - 14:15 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Banyak upaya pemerintah untuk menjamin keberlanjutan industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Penelitian membuktikan bahwa minyak sawit memiliki banyak keunggulan dibandingkan minyak nabati yang berasal dari tumbuhan lainnya. Keunggulan yang paling menonjol adalah luas lahan yang dibutuhkan untuk 1 ton minyak nabati, perkebunan kelapa sawit paling unggul dibandingkan tanaman lainnya seperti rapeseed, sunflower, atau lainnya. Hal ini juga menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan minyak kelapa sawit, dengan alasan kuat mengenai keunggulan Indonesia dalam sektor kelapa sawit, juga dengan mempertimbangkan alasan lingkungan yang tetap dapat dilestarikan melalui perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut dibahas habis-habisan dalam kegiatan Journalist Fellowship 2020 yang dilaksanakan secara virtual oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP-KS pada Rabu-Kamis, 21-22 Oktober 2020 lalu.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas yang fungsi sebagai penghimpunan dana pungutan ekspor sawit yakni jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dan sumber dana yang dikumpulkan. Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP-KS, Dr Sunari, yang diwakili oleh Plt Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan CPO pada BPDP-KS, Fajril Amirul dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa kinerja BPDPKS juga termasuk akuntabilitas pengelolaan dana dan hasil pengelolaan dana. Sementara kinerja BPDPKS bersama pemangku kepentingan ialah inovasi program penyaluran dana, jumlah dan serapan dana yang berhasil disalurkan, serta akuntabilitas penyaluran.

Dengan adanya BPDPKS, maka inovasi demi kemajuan perkebunan sawit tidak mengharapkan dana APBD karena dipungut dan dihimpun dari ekspor sawit sendiri.

"Malahan kesuksesan pelaksanaan program mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan dana, hingga penyaluran dana yang dilakukan BPDPKS berdampak pada peningkatan kinerja sektor sawit yang meliputi stabilitas harga, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengembangan industri sawit berkelanjutan. Artinya, berimbas besar pula pada pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Senada dengan yang disampaikan Fajril, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP-KS, Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa realitas sekarang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Karenanya tidak heran banyak serangan-serangan yang ingin menjatuhkan Indonesia, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit agar produktivitasnya bisa terganggu dan menurun.

"Saya ingin memberikan sebuah realitas sejarah komoditas yang tentunya bisa menjadi bahan pemikiran bersama. Dalam perjalanan bangsa kita, Indonesia pernah menjadi produsen nomor satu berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan dunia. Kita pernah produsen nomor satu Rempah-Rempah, kita pernah produsen nomor satu Gula, kemudian Cengkeh, Karet. Namun saat ini, kejayaan atas komoditas-komoditas tersebut telah meredup," kata Eddy saat membuka kegiatan yang diikuti 30 wartawan dari berbagai media massa di Indonesia tersebut.

Penyebab redupnya kejayaan Indonesia itu beragam, ada yang karena produktivitas yang menurun, hantaman isu negatif, inovasi dan riset yang minim, kalah bersaing dengan produk substitusi, tidak adanya diversifikasi produk, dan sebagainya. Saat ini, lanjut Eddy, Indonesia kembali menjadi produsen Kelapa Sawit terbesar di dunia, dan menjadi tantangan bagi kita semua agar kejadian serupa tidak terulang terhadap komoditas ini.

"Saya mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam menjaga eksistensi komoditas kelapa sawit agar terus memberikan sumbangsih besar bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia," imbaunya.

Melanjutkan pendapat Eddy, Ketua Bidang Sustainability pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Dr Bandung Sahari juga mengatakan hal yang hampir mirip. Menurut Bandung, perkebunan kelapa sawit tidak bisa dipisahkan jika ingin membicarakan mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Indonesia, terutama mengenai pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan.

"Perkebunan sawit yang didirikan oleh corporate umumnya berada di pedesaan. Karenanya, corporate akan membangun semacam peradaban baru di daerah pedesaan yang mau tidak mau harus kita akui sangat membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia," kata Bangun dalam pertemuan tersebut.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit menurutnya akan membangun fasilitas-fasilitas yang tidak hanya bisa membantu para pekerja perusahaan tetapi juga seluruh masyarakat yang bermukim di sekitaran area perkebunan sawit.

"Jangan salah lho, di perkebunan sawit itu ada fasilitas perumahan yang sama dengan di kota. Ada komplek perumahan maupun mess pegawai. Untuk anak-anak pekerja atau bahkan masyarakat sekitar, tentu juga didirikan fasilitas pendidikan," terangnya.

Tidak berhenti di situ, seperti halnya pendidikan, fasilitas kesehatan juga tersedia dan tidak kalah dengan yang ada di perkotaan. Ditambah lagi dengan ketersediaan microfinance atau fasilitas finansial seperti koperasi dan sebagainya.

"Kalah dengan yang di kota, tentu saja tidak. SMP Indah Makmur yang ada di kawasan perkebunan sawit bahkan menyabet Juara 1 Sekolah Sehat Nasional, Adiwiyata Nasional. Ini dilakukan karena memang perkebunan sawit ini sudah menjadi sebuah kota kecil yang diisi oleh masyarakatnya sendiri. Apakah ini berpengaruh pada perekonomian, jawabannya tentu saja," tegasnya.

Kalaupun masyarakat yang berada di sekitar kawasan perkebunan tidak masuk dalam ruang lingkup perumahan, sekolah, fasilitas kesehatan, maupun fasilitas keuangan mikro di perkebunan sawit, masyarakat sawit tentu juga akan berbelanja di pasar-pasar tradisional milik warga sekitar. Artinya, selalu ada pergerakan ekonomi di sana sehingga pengentasan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik dan sejalan dengan tujuan pemerintah. (TESTI PRISCILLA/B-5)

Berita Terbaru