Pengacara Sebut Heru Hidayat Tidak Puas dengan Vonis Seumur Hidup

Oleh ANTARA
27 Oktober 2020 - 09:01 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Penasehat hukum pemilik Maxima Grup Heru Hidayat, Soesilo Aribowo menyatakan kliennya tidak puas dengan vonis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 10,728 triliun.

"Kami akan berkoordinasi dengan klien dan mungkin segera menyatakan banding terhadap putusan itu. Tentu kami akan ketemu Pak Heru dulu karena tadi kita tidak sempat ketemu tapi hanya 'online' saja, kita tentu tidak puas dan merasa kecewa," kata Soesilo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin malam 26 Oktober 2020.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 10,728 triliun kepada Heru Hidayat karena terbukti melakukan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya dan pencucian uang.

"Kami kecewa dengan putusan itu karena saya lihat pertimbangan-pertimbanganya tidak detail dan matang," ungkapnya.

Soesilo menyatakan hakim sendiri mengungkapkan hampir 90 persen persoalan dalam perkara tersebut adalah masalah pasar modal.

"Ada 'insider trading', ada manipulasi pasar semuanya jelas. Kami tetap berpandangan sebenarnya itu wilayah pasar modal, tidak bisa UU 40 tahun 2014 tentang Pasar Modal itu dielaborasi dengan SEMA No.7 karena sepanjang UU Pasar Modal tidak mengatur sebagai tindak pidana korupsi, ya tidak bisa dikorupsikan jadi tetap menggunakan UU Pasar Modal," tambahnya.

Selanjutnya terkait kerugian negara yang mencapai Rp16,807 triliun juga tidak memuaskan Soesilo. "Saya lihat majelis langsung mengambil alih laporan hasil pemeriksaan BPK yang konon langsung dibagi dua mestinya tidak bisa begitu, Rp12 triliun menjadi Rp6 triliun (dibebankan ke Heru) dan Rp6 triliun (dibebankan ke Benny Tjokro) ini hal yang sulit bagi kami menerima putusan itu," ungkapnya.

Persoalan lain menurut Soesilo adalah masih ada saham-saham di Jiwasraya. "Saham-saham itu masih bisa dijual tapi sama sekali tidak menjadi pertimbangan, itu jadi milik siapa sekarang" katanya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Heru Hidayat melakukan korupsi secara terorganisir secara baik sehingga sulit mengungkap perbuatannya, terdakwa menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah sangat banyak untuk menjadi "nominee".

"Terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk foya-foya yaitu melakukan perjudian sedangkan nasabah asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sangat banyak tidak dapat menerima manfaat dari tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi," kata ketua majelis hakim Rosmina.

TAGS:

#Heru Hidayat #Vonis Seumur Hidup #Jiwasraya

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Jumat Curhat, Polres Kapuas Jalin Silaturahmi Kamtibmas dengan Warga Jalan Maluku

26 April 2024 - 17:00 WIB

Program Jumat Curhat Polres Kapuas masih terus berlanjut untuk bertatap muka dan dialog langsung dengan masyarakat.

Legislator Ini Apresiasi Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panujung Tarung

26 April 2024 - 16:55 WIB

Anggota DPRD Kapuas, Franco B Dehen mengapresiasi penyelenggaraan Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panunjung Tarung tahun 2024.

Diikuti Ribuan Peserta, Pj Bupati Kapuas Lepas Pawai Carnaval Budaya

26 April 2024 - 16:51 WIB

Ketua Panitia HUT Kapuas, Aswan dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini diikuti sekitar tiga ribu lebih peserta dari seluruh elemen dan unsur di Kabupaten Kapuas.

Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Upaya Pemprov dalam Pemerataan Pembangunan

26 April 2024 - 16:45 WIB

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wiyatno, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam melakukan pemerataan pembangunan.

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Minta Dinas Pendidikan Kelola Dana BOSP dengan Transparan dan Akuntabel

26 April 2024 - 16:40 WIB

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, telah meminta kepada Dinas Pendidikan Palangka Raya agar dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) secara transparan, optimal, dan akuntabel.

Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Dicegah

26 April 2024 - 16:35 WIB

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan sengketa dan konflik pertanahan khususnya di wilayah Kalteng harus dapat dicegah.

Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital

26 April 2024 - 16:30 WIB

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka RaybAchmad Zaini, berkomitmen untuk memaksimalkan transformasi layanan publik berbasis digital selama masa jabatannya yang hanya 6 bulan.

BPBD Palangka Raya Minta Masyarakat Lebih Waspada dalam Menghadapi Bencana

26 April 2024 - 16:25 WIB

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Heri Fauzi, mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan siap siaga dalam menghadapi bencana. Hal ini disampaikan dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional.

Tingkatkan Kebugaran Tubuh, Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas Laksanakan Lari Pagi

26 April 2024 - 16:20 WIB

Personil Kodim 1011 Kuala Kapuas telah melaksanakan kegiatan lari pagi di seputaran Kota Kuala Kapuas.

Ekspor Lewat Pelabuhan di Kalteng Didominasi Hasil Industri

26 April 2024 - 16:15 WIB

Ekspor melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah selama Februari 2024 didominasi oleh hasil industri, yaitu sebesar US$50,75 juta atau 89,41 persen dari total ekspor yang melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia