PDIP Tak Sepakat Rezim Jokowi Disebut Otoriter Bak Orba

Oleh Teras.id
29 Oktober 2020 - 18:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan sistem otoriter bak rezim Orde Baru.

Anggapan ini muncul di antaranya lantaran tindakan represif dari aparat dalam aksi demonstrasi. Hasto mengatakan pemerintah menindak perilaku melanggar hukum, seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks.

Sehingga apa yang dilakukan aparat keamanan belakangan bukanlah tindakan represif seperti perilaku rezim otoriter.

"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Oktober 2020. Berbeda dengan era Orde Baru, Hasto mengatakan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini selalu mengedepankan dialog.

"Saat ini Pak Jokowi-Ma'ruf Amin adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Demikian pula dengan PDI Perjuangan," ujarnya.

Hasto mengatakan demokrasi di Indonesia dibangun dengan aturan main yang harus diikuti semua pihak. Ia berujar, dekmokrasi harus mencerdaskan dan disertai dengan etika, perilaku, dan moralitas yang baik.

PDIP berulang kali menyatakan demonstrasi untuk menyuarakan pendapat diatur dalam konstitusi. Namun ketika demonstrasi sudah merusak fasilitas umum dan publik, aparat penegak hukum harus bertindak.

"Demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, pbulik, di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya," katanya.

Anggapan rezim Jokowi seperti Orde Baru atau Orba banyak dilontarkan kelompok masyarakat sipil belakangan ini. Anggapan ini berangkat dari semakin terbatasnya ruang kebebasan berpendapat, mulai dari ancaman UU ITE di media sosial hingga represivitas aparat terhadap peserta demonstrasi.

Survei Indikator Politik Indonesia mencatat 21,9 persen masyarakat setuju dengan pernyataan bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Sebanyak 47,7 persen menyatakan agak setuju.

Lalu, sebanyak 20,8 persen menyatakan setuju dengan pernyataan warga makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes, sedangkan 53 persen menyatakan agak setuju.

Mayoritas responden juga setuju dengan pendapat bahwa aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Sebanyak 19,8 persen responden menyatakan sangat setuju, sedangkan yang agak setuju 37,9 persen.

"Sejumlah indikasi menunjukkan bahwa proses demokratisasi hingga saat ini mengalami pelemahan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari dokumen hasil survei nasional yang digelar 24-30 September 2020. (TERAS.ID)

TAGS:

#PDIP #Rezim Jokowi #Orba

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit Ditutup, Arus Balik Baru 60 Persen

26 April 2024 - 15:55 WIB

Posko Angkutan Lebaran di Pelabuhan Sampit resmi ditutup, Jumat, 26 April 2024, namun arus balik baru mencapai 60 persen.

Mukarramah Apresiasi Raihan Peringkat 3 Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik di Kalteng

26 April 2024 - 15:50 WIB

Sekretaris Komisi A DPRD Palangka RayaMukarramah, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya atas prestasi meraih peringkat 3 Monitoring Center for Prevention (MCP) terbaik di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pj Wali Kota Ajak Milenial Palangka Raya Lestarikan Kesenian Tradisional Karungut

26 April 2024 - 15:45 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu, mengajak generasi milenial untuk mencintai dan melestarikan kesenian tradisional daerah, khususnya Karungut.

Pemprov Lakukan Pendampingan Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

26 April 2024 - 15:40 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan.

DPRD Palangka Raya Dorong Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas

26 April 2024 - 15:35 WIB

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menyerukan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di wilayahnya.

Para Pihak Harus Lakukan ini untuk Bangun Kolaborasi Ekonomi Hijau

26 April 2024 - 15:30 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan banyak hal yang harus dilakukan para pihak untuk membangun kolaborasi ekonomi hijau.

Tomas Sembiring Harap Sosialisasi SNI Dorong Penguatan Pasar Rakyat Berstandar

26 April 2024 - 15:25 WIB

SSMS Produksi dan Jual Berbagai Produk Turunan Minyak Sawit

26 April 2024 - 15:20 WIB

Pada segmen hilir atau downstream, Perseroan Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk melakukan kegiatan usaha dengan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO, Palm Fatty Acid Distillate atau PFAD, Olein, Stearin, Crude Palm Kernel Oil atau CPKO dan Palm Kernel Expeller atau PKE.

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut

26 April 2024 - 15:15 WIB

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut di Palangka Raya

Pencapaian Kinerja SSMS Mampu Lunasi Obligasi Global Senilai Rp4,5 Triliun

26 April 2024 - 15:10 WIB

Pada pencapaian kinerja lainnya, PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk di awal tahun 2023 Perseroan telah melakukan pelunasan obligasi global senilai US$300 juta atau setara Rp4,5 triliun yang diterbitkan di Bursa Singapura pada tahun 2018.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia