Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

MPR Minta Pemerintah Percepat Uji Klinis Vaksin COVID-19

  • Oleh ANTARA
  • 09 Desember 2020 - 09:15 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta pemerintah untuk mempercepat proses uji klinis vaksin COVID-19, sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

Jazilul menilai kehadiran vaksin COVID-19 produksi Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis dari China itu telah memberikan harapan baru bagi masyarakat atas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah berlangsung lebih dari sembilan bulan.

"Tentu kita patut bersyukur karena vaksin sudah datang. Tinggal pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat uji klinisnya. Sehingga vaksin ini bisa segera dipakai atau diedarkan di masyarakat," ujar Jazilul dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Politikus yang akrab disapa Gus Jazil itu juga menekankan bahwa dari sisi harga, pihaknya meminta agar tidak dipatok terlalu tinggi, sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat.

"Dari sisi harga vaksin, jangan sampai ada kesan pemerintah berbisnis vaksin," kata Gus Jazil.


Dia juga meminta pemerintah untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menggratiskan bagi masyarakat miskin.

"Tentu harus ada yang disubsidi, tapi tidak semua. Artinya masyarakat yang tidak berkemampuan dan rentan itu yang diutamakan dan diberi subsidi," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Gus Jazil mengatakan sasaran utama peredaran vaksin serta kapan diedarkan juga harus disosialisasikan setelah pemerintah mengumumkan kehadiran vaksin tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi bertanya-tanya.

"Kapan diedarkan, kepada siapa saja, itu menurut saya perlu disampaikan supaya masyarakat menjadi tenang. Jadi ada harapan bahwa vaksin ini memang yang dipilih oleh pemerintah," kata dia.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak perlu terlalu khawatir terhadap risiko atau efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh vaksin ini. Sebab, menurut Jazilul, pemerintah pasti tidak akan menjerumuskan warganya.

Berita Terbaru