Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

MPR Wacanakan Ubah UUD 1945 Lagi, Simak....

  • Oleh ANTARA
  • 12 Desember 2020 - 16:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan menjelaskan saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga lembaganya sedang mendalami wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan dihidupkannya kembali GBHN.

"Ada beberapa kelompok masyarakat yang berpandangan sebaiknya GBHN dimasukkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan pandangan seperti itu, sebaiknya dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya khusus soal GBHN," kata Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu dikatakannya secara virtual dalam acara Temu Tokoh Nasional kerjasama MPR dengan Majelis Taklim Al-Mukhlisin Depok di MUI Depok, Jawa Barat, Jumat (11/12).

Terkait dengan dihidupkannya kembali GBHN, menurut dia, ada dua pandangan yang mengemuka, yakni: pertama, sebaiknya GBHN dimasukkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga perlu dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 hanya pada soal GBHN.

"Alasannya, siapa pun presidennya tidak akan mengubah haluan negara. Setiap calon presiden harus mengajukan strategi pembangunan agar haluan negara bisa tercapai," ujarnya.


Kedua, lanjut dia, pandangan GBHN diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Hal itu tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pembangunan berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Namun, Syarief mengungkapkan bahwa ada pandangan lain yang menginginkan dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 agar tidak hanya soal GBHN saja.

"Ada juga pandangan yang mengatakan tidak hanya soal GBHN, misalnya ada keinginan memperkuat kewenangan DPD. Kalau ini yang terjadi, akan terjadi perubahan sistem ketatanegaraan," katanya.

Secara umum, kata dia, ada empat pandangan tentang wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945, yakni: pertama adalah pandangan bahwa tidak perlu dilakukan perubahan kembali UUD NRI Tahun 1945.

Menurut dia, ada pandangan yang menginginkan agar konstitusi tetap seperti sekarang dan tidak perlu dilakukan perubahan.

Berita Terbaru

Pemkab Barito Timur Rekontruksi Jalan Murutuwu-Telang

Pemkab Barito Timur Rekontruksi Jalan Murutuwu-Telang

  • 07 Mei 2024 - 01:00 WIB
Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

  • 07 Mei 2024 - 00:00 WIB
Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

  • 06 Mei 2024 - 23:50 WIB
Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

  • 06 Mei 2024 - 23:40 WIB
Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

  • 06 Mei 2024 - 23:21 WIB
Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

  • 06 Mei 2024 - 23:10 WIB
Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

  • 06 Mei 2024 - 23:00 WIB
HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

  • 06 Mei 2024 - 22:50 WIB
Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

  • 06 Mei 2024 - 22:40 WIB
Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

  • 06 Mei 2024 - 22:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri