Akibat tindakan itu mereka juga menuntut kerugian materiil sebesar Rp 6 miliar dan inmateriil Rp 8 miliar akibat perbuatan sewenang-wenang pihak kepolisian.

Dari itu mereka dalam permohonannya meminta agar diterima atau dikabulkan serta meminta agar Acun dibebaskan dan merehabilitasi namanya.

Sementara itu kuasa dari pihak Polres Kotim dalam jawaban praperadilan yang dibacakan AKP Aji Suseno itu menyebutkan objek praperadilan tidak konsisten dan tidak jelas.

Seperti uraian adanya pelanggaran asasi, mereka beranggapan demikian sudah jelas sarana yang diberikan yakni melalui propam, penetapan sebagai tersangka sebagaimana Pasal 17 KUHAP harus ada minimal 2 alat bukti sudah dipenuhi oleh penyidik yang mana mereka memiliki 4 alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk.

Begitu juga dengan penangkapan dilakukan sudah cukup bukti dan bukti permulaan yang cukup dan dilengkapi dengan surat penangkapan dan ada berita acara penangkapan sehingga tidak ada mengada-ngada atau penangkapan secara liar dan itu dilakukan sesuai prosedur hukum.

Begitu juga tindakan penahanan yang dilakukan sudah berdasarkan pertimbangan penyidik dengan beberapa aspek pertimbangan khawatir tersangka melarikan diri menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, serta penyitaan yang dilakukan sudah melalui proses izin dari ketua pengadilan negeri.

Jasad perempuan yang kala itu mengenakan atasan hijau dan celana jeans biru itu ditemukan di Jalan Pramuka Km 2,5 Kelurahan Sawahan, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotim.

Fitri tewas dengan luka parah dibagian wajahnya, diduga akibat hantaman benda tumpul, dan jasadnya tergeletak di TKP.

Kini kasus ini terkuat sejak perkaranya diproses oleh Polres Kotim dan ditingkatkan ke penyidikan pada Agustus 2020. 

Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Polres Kotim menetapkan Acin yang merupakan warga Jalan Anggur, Kelurahan MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang itu sebagai tersangka.

Dalam SPDP yang dilayangkan penyidik ke jaksa, Acin dalam kasus ini dibidik Pasal 338 KUHP, dan atau Pasal 353 ayat 3 KUHP sub Pasal 351 ayat 1 KUHP. (NACO/B-6)