Fraksi NasDem Optimistis RUU Pemilu Tetap Dibahas

Oleh ANTARA
04 Februari 2021 - 23:21 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya mengaku optimistis fraksi-fraksi di DPR mengambil kebijakan akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang saat ini masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kami optimis ya, fungsi parpol adalah menjembatani aspirasi publik dengan kebijakan Pemerintah. NasDem sebagai parpol akan menyuarakan terus, soal hasil bisa kita dialogkan bersama," katanya, Kamis 4 Februari 2021.

Dia menegaskan F-NasDem sudah memutuskan untuk mendukung Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan fraksinya berjuang untuk normalisasi pelaksanaan pilkada agar tidak terjadi krisis elektoral yaitu dilaksanakan pada 2022 dan 2023.

Menurutnya dalam sebuah negara demokrasi harus ada sirkulasi kekuasaan yang rutin, regular, dan berkesinambungan, maka tentu harus pertahankan kualitas serta konsolidasi demokrasi.

Dia menjelaskan, NasDem mempertimbangkan ada 271 daerah yang mengalami kekosongan kekuasaan atau "vacuum of power", karena kepala daerah dijabat pejabat sementara (Pjs) harus bertanggung jawab kepada siapa.

"Otoritas itu mandatori rakyat dan diserahkan kepada rakyat. Kalau Pjs bertanggung jawab kepada siapa. Kami tidak ingin ada politisasi birokrasi yang besar kalau 271 daerah dijabat selama 1-2 tahun oleh Pjs," ujarnya pula.

Dalam Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Sementara itu, dalam draf RUU Pemilu Pasal 731 ayat (1) disebutkan "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020".

Pasal 731 ayat (2) disebutkan "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada 2022".

Pasal 731 ayat (3) disebutkan "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023".

Willy juga mengatakan, terkait poin-poin krusial yang ada dalam RUU Pemilu bisa didialogkan bersama, misalnya terkait ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden.

Untuk ambang batas pencalonan presiden, menurut dia, bisa belajar dari pengalaman yang lalu, agar makin banyak putra-putri bangsa Indonesia yang tampil di tingkat nasional.

"Kalau besarannya tinggi maka jumlahnya (capres/cawapres) terbatas. Karena itu, kami dorong untuk dialog, ada proses penurunan untuk ambang batas pencalonan presiden," katanya lagi.

Menurut dia, semua keputusan di DPR tidak diambil secara sepihak, namun bisa didialogkan agar semua memiliki kesepahaman atas dasar konsensus yang sama.

ANTARA

TAGS:

#RUU Pemilu #Fraksi Nasdem

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Neraca Perdagangan Internasional Kalteng Februari 2024 Surplus

28 April 2024 - 01:31 WIB

Ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024, lanjut Eko, senilai US$416,68 juta atau naik 6,16 persen dibanding Januari 2024.

PDIP Buka Kerja Sama Pilkada 2024 Sesuai Dinamika Politik

28 April 2024 - 01:00 WIB

Namun, mengenai penentuan pilihan PDIP ikut koalisi pemerintahan mendatang maupun tidak, Hastomenegaskan hal itu merupakan kebijakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ini Perangkat Daerah Kalteng dengan Capaian Belanja APBD Terendah

28 April 2024 - 00:31 WIB

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengatakan tiga perangkat daerah tersebut dimulai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng dengan, realisasi keuangan Rp. 1,27 miliar atau 0,87 persen, dan realisasi Fisik 1,28 persen.

PKS Berharap Didatangi Prabowo dan Diajak Gabung Koalisi

28 April 2024 - 00:00 WIB

Aboe memastikan dalam waktu dekat akan mengatur pertemuan silaturahmi antara PKS dengan Prabowo.

Rutan Tamiang Layang Gelar Upacara Peringatan HBP ke 60 Bersama Warga Binaan

27 April 2024 - 23:51 WIB

Kepala Rutan Tamiang Layang Arief Budi Prasetya bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Houthi Akui Serang Kapal Tanker Inggris dan Tembak Jatuh Drone AS

27 April 2024 - 23:41 WIB

Saria mengatakan Houthi akan terus melakukan operasi militer sampai "blokade (di Jalur Gaza oleh Israel) dihentikan" dan hingga "agresi terhadap warga Palestina" di Gaza berhenti.

Triwulan Pertama 2024, Realisasi Keuangan Pemprov Kalteng Baru 10,25 Persen

27 April 2024 - 23:31 WIB

Yuas mengatakan data ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi per 31 Maret 2024

Sirkuit Mandalika jadi Tuan Rumah Ajang Mobil Sport Jepang 2024

27 April 2024 - 23:21 WIB

Peserta akan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pengalaman, yaitu Non-Experienced, Experienced, dan Pro. Sedangkan untuk kendaraan, akan dibagi menjadi tiga kelas, yaitu Standard Class, Street Class, dan Race Class.

Pj Wali Kota Palangka Raya Ingatkan Peran Strategis KONI

27 April 2024 - 23:11 WIB

Terutama sebagai rekanan dalam memajukan prestasi olahraga di Palangka Raya yang harus didorong dan ditingkatkan.

Impor dari Negara Mitra Dagang Dilakukan Melalui Pelabuhan Kalteng

27 April 2024 - 23:00 WIB

Dibandingkan bulan sebelumnya, lanjut Eko, aktivitas bongkar muat impor di Pelabuhan Pulang Pisau mengalami penurunan nilai tertinggi, yaitu sebesar US$7,10 juta atau turun 87,22 persen.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia