BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Beredarnya rumor masalah parkir dikelola DPRD Kobar mendapat bantahan dari Wakil Ketua II, Bambang Suherman dengan keras.

Bambang menyebutkan tidak benar jika DPRD Kobar mengelola masalah parkir. Sebab itu merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kobar. Dan hal tersebut harus diluruskan agar dipahami oleh masyarakat.

"Secara kelembagaan saya membantah keras. Tidak benar DPRD Kobar mengelola masalah parkir. Ini diduga ulah oknum yang tidak bertanggung jawaba. Apabila terbukti, maka harus diproses karena mencatut nama lembaga," tegas Bambang, Senin, 15 Februari 2021.

Bahkan belum lama ini, dia menyebutkan ada dihubungi seseorang yang mengaku pedagang di Bundaran Pangkalan Lima. Pedagang itu mengaku diminta retribusi sebesar Rp 5000, tetapi menggunakan karcis parkir. Mereka melapor kalau retribusi parkir saat ini dikelola DPRD Kobar.

"Saya tegaskan itu tidak benar. Kami di DPRD Kobar hanya memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan, supaya meningkatkan PAD dari retribusi parkir. Bukan untuk mengelola parkir," kata Bambang Suherman.

Dia mengatakan, masukan yang diberikan legislatif kepada pemerintah daerah agar pengelolaan parkir dilelang untuk lokasi tertentu.

"Tadi saya juga langsung menelepon Dinas Perhubungan, agar permasalahan pengelolaan parkir diatasi dengan baik. Saya meminta agar diklarifikasi bahwa DPRD Kobar tidak punya kewenangan mengelola parkir," katanya.