Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Dinilai Perlu Tuntaskan Tiga Masalah Ini Hadapi Tingginya Pernikahan Dini Kalteng

  • Oleh Hermawan Dian Permana
  • 18 Maret 2021 - 19:15 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Solidaritas Perempuan (SP) Mamut Menteng Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah tentang tiga inti masalah penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kalteng.

Tiga masalah utama tersebut adalah sulitnya perekonomian di pedesaan terutama bagi mereka yang tergantung dengan alam, kemudian rendahnya tingkat pendidikan dan gempuran media sosial.

“Harapan saya memang apa yang dilakukan sekarang sudah bagus. Tapi perlu juga penyelesaian akar masalah. Bagaimana pemerintah agar ini (pernikahan anak usia dini) menurun,” kata Ketua Badan Eksekutif SP Mamut Menteng Kalteng, Margaretha Winda F Karotina.

Margaretha mengatakan berdasarkan pemantauan pihaknya memang di sebagian desa ada yang tidak optimal pendidikannya. Ada wilayah yang tidak ada sekolah ada juga yang ada bangunan sekolahnya tetapi gurunya jarang ada di sekolah. 

“Sehingga mulai dari orang tua memang sudah minim pendidikan,” tambahnya. Selain itu juga banyak anak anak di pedesaan yang orang tuanya kurang mampu dan membuat anak usia sekolah lebih memilih untuk ikut membantu perekonomian orang tua. 

“Ada yang orang tuanya kurang mampu dan akhirnya ikut nyedot emas lokal dengan orang tuanya,” tuturnya.

Melihat hal tersebut pihaknya melakukan berbagai cara bagaimana agar anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dengan berbagai formulasi. Anak anak didorong untuk melek dan mengoptimalkan potensi pendidikan dengan beasiswa.

“Kami juga ada pojok baca di salah satu desa di Mentangai (Kabupaten Kapuas),” ungkapnya.

Menurutnya pernikahan dini memang harus ditekan, apalagi untuk kawasan pedesaan yang minim fasilitas, sehingga menyebabkan potensi angka kematian yang tinggi di wilayah pedesaan. 

“Jika di kota mungkin fasilitas rumah sakit sudah banyak memadai. Tetapi di desa posyandu pembantu pun kadang tidak ada bidan karena mereka tinggal di kabupaten,” tandasnya. (HERMAWAN DP/B-6)

Berita Terbaru