BORNEONEWS, Palangka Raya - Banyaknya angkutan yang memakai plat non KH di Kalteng mendapat sorotan dari kalangan DPRD. Terkait itu, diharapkan agar bisa diganti menjadi plat KH.

Hal itu perlu dilakukan supaya pemilik angkutan bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng.

"Selama ini angkutan non KH otomatis membayar pajak di daerah asal kendaraan. Karenanya perlu diganti menjadi KH agar bisa membayar pajak langsung di Kalteng," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, Rabu, 24 Maret 2021.

Selain itu, pemda juga harus mempunyai langkah pendekatan serta strategi agar pemilik angkutan non KH supaya ingin mengganti platnya.

Seperti pelayanan dan serta pengurusan pembayaran pajak kendaraan di Samsat supaya lebih ditingkatkan, agar lebih cepat dan mudah. Pasalnya, selama ini banyak keluhan dari masyarakat jika pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Kalteng masih lambat.

Dia menambahkan, hal yang perlu menjadi contoh yaitu Kalsel, di daerah terdebut untuk membayar pajak sangat mudah dan cepat.