BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah meminta pemkab mampu menggandeng pihak swasta untuk melaksanakan roda pembangunan. 

Sebab, kata dia, dengan masa jabatan kepala daerah tiga tahun dan anggaran yang terus terpangkas ini menyulitkan pelaksanaan pembangunan jika mengandalkan APBD Kotim.

“Saya mendorong agar pemerintah kabupaten punya terobosan menggandeng pihak swasta untuk melaksanakan pembangunan melalui program CSR. Ini salah satu strategi jitu untuk menyiasati APBD yang saat ini terseok-seok,” kata Juliansyah, Minggu, 11 April 2021.

Juliansyah mengatakan, selama ini pengelolaan CSR tidak jelas dan terarah.  Pelaksanaannya selama ini dinilai tidak terlihat dan kurang berimplikasi terhadap masyarakat.

Ia memastikan jika pemerintah mengkoordinasikan pelaksanaan CSR, maka dalam waktu tiga tahun pembangunan di daerash sekitar investasi itu akan lebih maju signifikan.

Menurut Juliansyah, pembangunan ini berjangka pendek. Sementara aspirasi terus berdatangan terutama dari warga pelosok.