Tanah yang Dijual Disebut Dikuasai Sejak Turun Temurun

Oleh Naco
26 April 2021 - 13:50 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Abdul Hadi, saksi dalam kasus sidang perdata di Pengadilan Negeri Sampit menyebutkan, tanah yang dijualnya kepada penggugat dikuasai sejak turun temurun.

Abdul Hadi hadir sebagai saksi setelah dihadirkan Renda Ardiansyah, kuasa hukum Abdul Fatah atau penggugat dalam kasus ini.

Sedangkan tergugatnya yakni Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya.

Abdul Hadi menerangkan, tanah yang dikuasai Fatah berasal darinya. Transaksi jual beli tanah itu dilakukan pada akhir 2018 lalu. Adapun tanah yang dijualnya dengan luasan sekitar 12 hektare dengan total harga Rp 87 juta

Tanah itu, kata Hadi, sebelumnya dikuasai oleh mertuanya sejak tahun 1979 dalam kondisi hutan. Kemudian dikelola secara turun-temurun hingga kepadanya dan istrinya, dan kemudian diterbitkan legialitas SPPT.

"Dari 12 hektare itu ada 6 buah SPPT dan tanahnya 1 hamparan," ucap saksi dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit yang diketuai oleh Darminto Hutasoit dan kuasa hukum penggugat dan tergugat.

Dari 6 SPPT itu, 3 diantaranya atas nama Abdul Hadi dan 3 SPPT atas nama kakak dan adik iparnya. Adapun tanah yang dijualnya itu merupakan lahan yang sudah ada kebun sawitnya.

Saat itu, kata saksi, tidak pernah ada yang mengklaim tanah itu, apalagi yang menyebutkan lahan itu ada dikawasan hutan, baik itu dari pihak tergugat.

Menurut saksi, tanah di sana yang berbatasan dengannya milik warga lainnya, dan ditegaskannya tidak pernah ada tanah milik perusahaan atau disebutkan masuk dalam kawasan hutan lindung. Namun baru - baru ada dipasang plang oleh perusahaan HTI di sana.

Abdul Hadi menyebutkan areal tanah yang dijualnya kepada Abdul Fatah itu sudah pernah diajukan dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada 2018.

Abdul Hadi juga menyebutkan, menjual tanah kepada Abdul Fatah tidak hanya di objek yang bermasalah saja akan tetapi juga ada tanah yang dijual di objek lainnya.

Dalam gugatan penggugat sebelumnya disebutkan kalau tergugat dianggap melawan hukum, apabila diperhitungkan dalam isi gugatan itu maka penggugat mengalami kerugian yakni membeli tanah tersebut sebesar Rp. 87.650.000, biaya pengelolaan lahan dan biaya penanaman kepala sawit yaitu sebesar : Rp. 100.000.000, sehingga kerugian Materil yang timbul akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar: Rp. 187.650.000

Bahwa kerugian Inmateril yang timbul akibat Perbuatan Tergugat yang melawan hukum sebagaimana Pasal 30 Huruf (b), Peraturan Presiden Nomor: 88 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; yang melakukan penangkapan, hingga penahan serta penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah kerugian moril, dan penderitaan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahwa apabila di nominalkan sebesar Rp. 1.500.000.000.

Mereka juga dalam gugatan perdata itu jika terus berlanjut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kira juga menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- Perhari yang harus dibayarkan oleh Tergugat. (NACO/B-7)

TAGS:

#Tanah #Sidang Perdata

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Plt Kadisdik Kalteng : Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Cetak SDM Berprestasi

30 April 2024 - 09:00 WIB

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Reza Prabowo, terus bekerja keras guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kalteng, terutama mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) berprestasi.

Kemenkominfo: Starlink Sudah Lulus Uji Laik Operasi di Indonesia

30 April 2024 - 08:40 WIB

Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Aju Widya Sari mengungkapkan bahwa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi asal Amerika Serikat, Starlink, sudah lulus uji laik operasi di Indonesia.

DJPb Berikan Tiga Rekomendasi Tingkatkan Capaian Serapan APBD Kalteng

30 April 2024 - 08:21 WIB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memberikan tiga rekomendasi untuk mempercepat capaian serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana Transfer Pusat Dominasi Realisasi Pendapatan APBD Kalteng

30 April 2024 - 08:00 WIB

Dana Transfer Pusat Dominasi Realisasi Pendapatan APBD Kalteng

Bupati Berharap Sepak Bola Kotim Semakin Maju, Terinspirasi Timnas Indonesia U-23

30 April 2024 - 07:40 WIB

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor berharap sepak bola di daerah ini semakin maju terinspirasi Timnas Indonesia U-23 yang mencetak sejarah melaju semi final Piala Asia U-23.

Meski Kalah, Kapolres Lamandau Tetap Bangga dengan Garuda Muda

30 April 2024 - 07:20 WIB

Dinas Kesehatan Barito Timur Suntik Vaksin Meningitis Jemaah Calon Haji

30 April 2024 - 07:00 WIB

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur menyuntikkan vaksin meningitis kepada 115 jemaah calon haji 2024, Senin, 29 April 2024.

Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Korban Banjir di Tengah Teror Buaya di Kotim, Sempat Tidak Makan

30 April 2024 - 06:40 WIB

Tim gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban banjir di tengah teror kemunculan buaya di Sungai Lembur Kuring, Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Senin malam, 29 April 2024.

Pasca Nobar Timnas, Tanaman di Bundaran Besar Palangka Raya Rusak dan Sampah Berhamburan

30 April 2024 - 06:20 WIB

Pasca kegiatan nonton bareng (nobar) seminal Piala Asia U-23 2024 antara Indonesia Vs Uzbekistan, Senin 29 April 2024 malam, membuat tanaman di Bunaran Besarrusak disertai sampah berhamburan.

Bupati Kotim Turunkan Tim Telusuri Pelabuhan Batu Bara di Luwuk Bunter

30 April 2024 - 06:00 WIB

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor turunkan tim untuk menelusuri pelabuhan batu bara di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga yang diprotes warga.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia