Dikatakannya, pelaksanaan koridor tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah dan pelaku usaha.

Selain itu, ujar dia, dalam pelaksanaan koridor tidak menutup kemungkinan pengembangan kepada pusat pengumpulan dan pusat distribusi yang baru sesuai dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing.

"Kita bangkitkan gairah dan geliat usaha perikanan yang terdampak pandemi melalui pengaturan stok dan mekanisme distribusi, pemberian bantuan sarana dan prasarana logistik, Sistem Resi Gudang, dan fasilitasi kemudahan akses distribusi dan pembiayaan," ujarnya.

Artati berharap pemerintah daerah bisa memberikan dukungan dalam mendorong berjalannya logistik koridor yang baik.

Ia memaparkan bentuk dukungan yang bisa diberikan yakni pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta melakukan pemetaan dan pemantauan proses logistik dari titik produksi ke pusat pengumpulan di daerah masing-masing.

Sebelumnya, KKP juga menyatakan bakal mempercepat kajian penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan skema pascaproduksi, di antaranya dengan menganalisisi kondisi sosial-ekonomi di sekitar pelabuhan perikanan yang ada di beberapa daerah.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi KKP Darmadi Aris Wibowo mengungkapkan bahwa KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menetapkan tiga lokasi percontohan untuk penerapan penyerapan PNBP pascaproduksi yang dimulai dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Serang.

Kemudian, dua lokasi lainnya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta dan PPS Cilacap.

Darmadi menegaskan penerapan PNBP pascaproduksi merupakan upaya KKP untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan rencana strategis pembangunan perikanan tangkap tahun 2020 - 2024 untuk mencapai kesejahteraan nelayan dan peningkatan PNBP menuju Rp12 triliun yang menjadi terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

ANTARA