BORNEONEWS, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menghadirkan jawaban dan memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang belum tuntas tersebut.

"Evaluasi secara periodik terhadap implementasi UU Otsus sangat penting seperti yang diamanatkan Pasal 78 UU tersebut. Melalui evaluasi, kita dapat mengukur efektivitas, akuntabilitas, output dan yang jauh lebih penting adalah, apakah sudah benar-benar memberikan dampak yang optimal bagi kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat selaku penerima manfaat," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakannya Bamsoet saat menerima delegasi pemerintah provinsi Papua dengan Pimpinan FOR Papua MPR RI, secara virtual, Kamis.

Dia menilai percepatan infrastruktur, upaya mendorong investasi, pembukaan kawasan industri dan berbagai pembangunan yang bersifat fisik-material hanya sebagian elemen saja.

Karena menurut dia, pembangunan tidak boleh melupakan subjek dan obyek dari pembangunan itu sendiri, yaitu sumber daya manusia.

"Menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, benar-benar merepresentasikan keberpihakan segenap pemangku kepentingan," ujarnya.

Dia mengingatkan, pembangunan merupakan proses berkesinambungan karena hakekat pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.