Anggota DPR: Sembako dan Pendidikan Tak Boleh Kena Pajak

Oleh ANTARA
13 Juni 2021 - 10:10 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN.

Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu mengatakan, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipungut pajak.

Hal itu lantaran ketiga sektor tersebut merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun.

Anggota DPR RI itu menyebutkan Kemenkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan itu.

"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Kemenkeu ini sangat mempengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil," ujar Misbakhun.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Kemenkeu tentang PPN sektor pendidikan karena pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa.

"Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Kemenkeu gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi.

Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Sri Mulyani soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi COVID-19 berlalu.

Menurut dia, alasan itu tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli atau lembaga terpercaya yang mampu memprediksi akhir pandemi COVID-19.

Seharusnya, kata Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan.

"Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak," ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan agar Sri Mulyani segera menarik RUU KUP.

"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," katanya.

Terkait polemik itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (10/6) menegaskan, rencana itu sifatnya internal, sehingga ia menyesalkan dokumen draf Revisi UU KUP bocor ke publik.

Ia memastikan pemerintah masih akan fokus memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19.

"Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong," kata Sri Mulyani.

"Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden," kata dia menambahkan.

ANTARA

TAGS:

#Dpr Ri #Sembako #Pendidikan #Pajak

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemprov Lakukan Pendampingan Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

26 April 2024 - 15:40 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melakukan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan.

DPRD Palangka Raya Dorong Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas

26 April 2024 - 15:35 WIB

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menyerukan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di wilayahnya.

Para Pihak Harus Lakukan ini untuk Bangun Kolaborasi Ekonomi Hijau

26 April 2024 - 15:30 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan banyak hal yang harus dilakukan para pihak untuk membangun kolaborasi ekonomi hijau.

Tomas Sembiring Harap Sosialisasi SNI Dorong Penguatan Pasar Rakyat Berstandar

26 April 2024 - 15:25 WIB

SSMS Produksi dan Jual Berbagai Produk Turunan Minyak Sawit

26 April 2024 - 15:20 WIB

Pada segmen hilir atau downstream, Perseroan Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk melakukan kegiatan usaha dengan memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit seperti Refined Bleached Deodorized Palm Oil atau RBDPO, Palm Fatty Acid Distillate atau PFAD, Olein, Stearin, Crude Palm Kernel Oil atau CPKO dan Palm Kernel Expeller atau PKE.

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut

26 April 2024 - 15:15 WIB

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Dukung Budidaya Madu Kelulut di Palangka Raya

Pencapaian Kinerja SSMS Mampu Lunasi Obligasi Global Senilai Rp4,5 Triliun

26 April 2024 - 15:10 WIB

Pada pencapaian kinerja lainnya, PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk di awal tahun 2023 Perseroan telah melakukan pelunasan obligasi global senilai US$300 juta atau setara Rp4,5 triliun yang diterbitkan di Bursa Singapura pada tahun 2018.

Napi Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya Bebas Bersyarat

26 April 2024 - 15:05 WIB

Seorang narapidana berinisial PY di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah, telah dibebaskan bersyarat pada, Jumat, 26 April 2024.

Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Kotim Konvoi dan Bunyikan Sirine Serentak

26 April 2024 - 15:00 WIB

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar konvoi dan menyalakan sirine pukul 10.00 WIB serentak dalam rangka memperingati hari kesiapsiagaan bencana.

Warga Palangka Raya Bisa Laporkan Pencemaran Lingkungan ke Nomor Ini

26 April 2024 - 14:50 WIB

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya menyediakan nomor pengaduan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan di sekitar mereka.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia