BORNEONEWS, Nanga Bulik - Tren kasus postif covid-19 yang mengalami penambahan secara signifikan beberapa hari terakhir menyebabkan Kabupaten Lamandau masuk kategori daerah di luar Jawa-Bali yang harus melakukan pengetatan PPKM Mikro.

Ada 43 kabupaten/kota yang dikenakan pengetatan ini mulai dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. 43 kota tersebut tergolong dalam assemen 4 dalam kondisi Covid-19, termasuk Lamandau. Hal itu dibenarkan Bupati Hendra Lesmana saat dikonfirmasi Selasa 6 Juli 2021.

"Seperti yang disampaikan pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disebutkan ada 43 daerah luar Jawa-Bali yang harus melakukan pengetatan PPKM Mikro, satu diantaranya adalah Lamandau. Hal ini tidak terlepas dari tren kasus yang terus meningkat pada beberapa hari terakhir," katanya. 

Hendra Lesmana mengutip ketentuan dari pemerintah pusat, selain Lamandau ada dua daerah di Kalteng yang harus melakukan hal yang sama, yakni Kota Palangka Raya dan Kabupaten Sukamara. 

Sesuai petunjuk pemerintah pusat, ketentuan yang berlaku di daerah saat penerapan pengetatan PPKM Mikro tersebut, meliputi :

1. Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75% sehingga WFO hanya 25%.

2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.

3. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan.