“Kapolres harus berbicara ke publik, masyarakat menunggu penjelasan itu, karena masalah ini sudah jadi konsumsi nasional, sudah jadi berita nasional,” tegas pria yang kerap disapa Ariff ini.

Terjadinya kerumunan dianggap karena tidak adanya koordinasi penyelenggara dengan pihak Satgas. Apalagi teknis pendaftaran yang dilakukan bertolak belakang dengan aturan dan imbauan yang sering disampaikan.

“Serta beberapa masyarakat ada yang anggap ini aneh, kepolisian yang harusnya taat aturan ternyata waktu melaksanakan teknis pendaftaran malah seperti itu,” tuturnya.

Di menegaskan kasil koordinasi bersama Sekretaris Cabang Cipayung dari HMI, GMNI, PMII, GMKI pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan untuk Kapolresta Palangka Raya.

Pertama, pihaknya meminta klarifikasi dari Kapolresta Palangka Raya terkait kejadian vaksinasi 4 Agustus 2021. Ultimatum ini diberikan selama 3x24 jam dari Jumat sampai Minggu.

Poin kedua, pihaknya meminta Polresta bekerja sama dengan Cipayung se-kota untuk percepatan vaksinasi, termasuk juga memastikan penerapan vaksinasi yang akan dilaksanakan tidak menyebabkan kerumunan. (HERMAWAN DP/B-6)