BORNEONEWS, Palangka Raya - Pandemi Covid-19 memukul mundur perekonomian Indonesia, termasuk Kota Palangka Raya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya terkontraksi begitu dalam mencapai angka -2,67% (y-o-y). Angka ini turun drastis apabila dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya yang tumbuh positif pada tahun-tahun sebelumnya.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya terjadi karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palangka Raya mengalami penurunan. Penurunan PDRB di Kota Palangka Raya dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dari sisi pendekatan produksi, kontraksi ekonomi terjadi karena penurunan produktivitas barang dan jasa di Kota Palangka Raya. Dari sisi pengeluaran, penurunan PDRB terjadi karena adanya penurunan konsumsi dari rumah tangga, lembaga non-profit dan hasil net ekspor. Menurunnya PDRB Kota Palangka Raya yang menyebabkan kontraksi ekonomi, menjadi sangat penting untuk segera diatasi. Sebab kondisi ini akan menghambat pembangunan di Kota Palangka Raya. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya perlu melakukan langkah-langkah strategis guna mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sudah berupaya untuk segera memulihkan kondisi perekonomian. Berbagai upaya terus dilakukan, baik melalui bantuan sosial, pengucuran dana pemulihan ekonomi, penurunan suku bunga, serta percepatan distribusi vaksin. Meski demikian, dampak pandemi Covid-19 masih terus dirasakan masyarakat, sehingga upaya percepatan pemulihan ekonomi masih harus terus diupayakan secara massif.

Dalam teori ekonomi makro, pendapatan merupakan penjumlahan tiga komponen, yaitu konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi. Ketiga komponen ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Ketika ketiga komponen ini terus berjalan dengan baik, maka roda perekonomian pun akan terus berjalan.

Sayangnya, konsumsi masyarakat Kota Palangka Raya masih mengalami penurunan akibat pandemi. Kondisi ini tergambar melalui data inflasi yang dirilis setiap bulan oleh BPS. Pada Juli 2021 lalu, Kota Palangka Raya tercatat mengalami inflasi sebesar 1,29% (y-o-y). Kondisi inflasi ini cukup stabil apabila dialami pada saat kondisi ekonomi berjalan normal. Akan tetapi, mengingat dalamnya kontraksi ekonomi yang terjadi di Kota Palangka Raya pada tahun 2020 lalu, kondisi inflasi Kota Palangka Raya saat ini masih terbilang sangat rendah. Sebab, inflasi merupakan hasil tarik-menarik kekuatan penawaran dari produsen dan permintaan dari konsumen. Masih sangat kecilnya peningkatan inflasi di tengah proses pemulihan ekonomi menggambarkan masih rendahnya permintaan dari masyarakat sebagai konsumen.

Rendahnya daya beli masyarakat yang terindikasi melalui inflasi, tentu saja terjadi karena penurunan pendapatan masyarakat akibat dampak pandemi. Penurunan pendapatan terjadi baik karena pengurangan jam kerja, pemberhentian kerja, atau bahkan penutupan usaha akibat pandemi yang belum kunjung berakhir. Hal ini jelas tergambar dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Palangka Raya.

Pemerintah perlu melakukan upaya strategis guna meningkatan daya beli masyarakat. Dari sisi ketenagakerjaan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong perkembangan usaha masyarakat dan UMKM dimasa pandemi. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan perbankan untuk melakukan percepatan ekspansi kredit pada sektor-sektor produktif yang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap PDRB Kota Palangka Raya. Pemerintah juga harus membantu pelaku UMKM dalam melakukan pemasaran produk melalui berbagai media yang dapat menjangkau para konsumen. Hal ini menjadi penting, karena salah satu kesulitan yang dialami banyak pelaku usaha dikala pandemi adalah masalah modal kerja dan pemasaran produk. Dengan membaiknya roda ekonomi pelaku usaha, masyarakat akan kembali memiliki pendapatan yang selama ini tergerus akibat pandemi.