Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DPRD Dengarkan Jawaban Wali Kota Atas Pandangan Fraksi Tentang RAPBD Perubahan

  • Oleh Hendri
  • 28 September 2021 - 16:21 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya kembali menggelar rapat paripurna, Selasa 28 September 2021. Kali ini beragendakan penyampaian jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi.

Sebelumnya fraksi DPRD telah menyampaikan pendapatnya tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2021.

Pimpinan rapat, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengatakan pandangan umum fraksi disampaikan melalui forum paripurna yang digelar kemarin.

"DPRD dan Pemko saat ini tengah mengejar penyelesaian pembahasan APBD Perubahan tahun ini. Semoga bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat," ujarnya.

Sementara itu Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin dalam paparannya menyebutkan bahwa akan ada sejumlah SOPD yang mengalami perubahan program kegiatan yang bersumber dari dana insentif daerah sebagai tindak lanjut PMK 17/2021 mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Sementara terhadap pandangan umum Fraksi Partai Golkar dijelaskan Fairid bahwa terkait dengan realisasi, Pemko akan mengupayakan dapat tercapai maksimal serta mengantisipasi bencana banjir maka Pemko telah menganggarkan belanja tak terduga.

Lebih lanjut, menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terkait dengan Pinjaman Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan terkait dengan penggunaan anggaran belanja modal pada perubahan APBD 2021, diupayakan dapat dilaksanakan maksimal serta penyerapan anggaran dapat terealisasi dalam waktu singkat.

Kemudian menjawab pandangan umum dari Fraksi Partai NasDem, Fairid mengatakan ke depannya Pemko akan lebih memaksimalkan berbagai sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Selain itu, terkait realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,00 rupiah terkait dengan dana BOS yang datanya secara teknis belum diimplementasikan sehingga terkendala pada serapan dan dilakukan pengecekan data realisasi dana BOS.

"Semua pandangan fraksi sudah kita tampung dan disampaikan melalui forum paripurna. Masukan dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (HENDRI/B-6)

Berita Terbaru