Cakupan Vaksinasi Nasional Capai 90 Juta Dosis Pertama dan 50 Juta Dosis Lengkap

Oleh Rokim
30 September 2021 - 10:27 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pemerintah mencatat cakupan vaksinasi nasional terus meningkat. Begitu pula dengan indikator penanganan COVID-19, dalam momentum yang baik.

Seiring dengan hal tersebut pembukaan beberapa kegiatan sosial termasuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dilakukan pemerintah. Namun begitu masyarakat tetap diharapkan disiplin menegakkan protokol kesehatan dan selektif dalam bepergian.

Pemerintah juga mendorong kemudahan penggunaan PeduliLindungi dalam upaya proteksi kesehatan warga. Melalui Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) – KPCPEN Rabu 29 September 2021, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dr. Reisa Broto Asmoro menyampaikan cakupan vaksinasi nasional Rabu pukul 12.00 WIB, untuk dosis pertama mencapai hampir 90 juta dosis.

“Angka ini sama dengan dengan kita hampir memvaksinasi seluruh populasi Vietnam. Hampir 3 kali populasi Malaysia dan ini sebuah capaian yang tidak kecil dengan melibatkan lebih dari 100 ribu
vaksinator dan ratusan ribu relawan,” ujar Reisa dalam Keterangan Pers yang disiarkan secara virtual.

Selain itu lebih dari 50 juta yang telah divaksinasi lengkap (dua dosis). “Jumlah ini setara dengan memvaksinasi seluruh populasi Singapura dengan 10 kali putaran yang dilakukan hanya
dalam 9 bulan,” ujarnya.

Reisa menambahkan jika upaya tidak akan berhenti sampai di sini. “Selamat dan salut atas semua yang sudah bekerja keras. Masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan haknya. Kita pastikan vaksinasi itu merata dan setara, untuk lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak kita tercinta,” ujarnya.

Prinsip merata dan setara itu juga berlaku untuk Warga Negara Asing (WNA). Menurut Keputusan Menkes HK.01.07/MENKES/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), selain diplomat dan
pemegang kartu izin tinggal KITAS dan KITAP, warga negara asing yang berstatus pengungsi juga berhak divaksinasi dengan mengikuti skema vaksin Gotong Royong.

Reisa mengatakan keluarga besar badan UN Agencies yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa hingga kini sudah memvaksin 300 pengungsi di bawah skema Gotong Royong. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi vaksin untuk pengungsi dengan catatan cakupan vaksinasi daerah minimal mencapai 70 persen untuk dosis pertama.

“Langkah ini menunjukkan Indonesia mendukung National Unity and Global Solidarity sebagai kunci untuk mengatasi pandemi,” imbuhnya. Reisa juga menekankan bahwa anak-anak harta terpenting dalam hidup kita, maka dari itu benteng kesehatan dalam keluarga dipertahankan kekuatannya.

Hal ini penting dilakukan dalam mendukung Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan jaga kewaspadaan terhadap adanya kemungkinan varian baru apabila musim berubah.

Reisa mengingatkan dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka konsekuensinya mobilitas masyarakat makin tinggi. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan panduan protokol kesehatan untuk keluarga.

Di antaranya berisi tips aktivitas di luar rumah mencakup memakai masker dengan baik dan benar, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dari orang lain, jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas.

“Keluarga harus selektif dalam bepergian. Pastikan kondisi tubuh sehat walafat, bawa semua perlengkapan prokes yang diperlukan. Pastikan keluar rumah untuk kembali produktif. Ketika pulang ke rumah jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga atau barang yg dipakai
keluarga misal alat makan. Bersihkan barang bawaan dari rumah, mandi, ganti pakaian bersih sebelum kontak dengan anggota keluarga lainnya,” tuturnya.

Kegiatan di luar rumah harus mencegah timbulnya penularan baru. “Harus tetap bermasker, terutama di ruang publik. Jangan berkerumumn apalagi sengaja memicu kerumunan,” imbuhnya.

Peningkatan mobilitas tetap harus diikuti dengan prokes. Reisa memuji Kota Bandung yang mulai menggeliat dengan pelancong namun tetap patuh prokes dan memakai masker. Di beberapa kecamatan bahkan kepatuhan mencapai 100 persen.

Agar PTM dapat dilakukan dengan aman, maka masker harus digunakan dengan benar dan tidak dibukabuka. “Protokol kesehatan PTM harus dilakukan dengan aman. Titik lengah PTM di sekolah adalah saat peserta didik berinteraksi dengan keluarga di rumah,” ujarnya.

Untuk memandu PTM, Satgas Perubahan Perilaku telah menerbitkan panduan bagi orang tua. “PTM hanya dilakukan dibukan wilayah yang bukan PPKM Level 4. Orang tua harus memastikan anak sehat tidak sakit saat berangkat sekolah. Pastikan tidak demam batuk atau sesak napas. Kalau anak sakit jangan dipaksa ke sekolah,” bebernya.

Reisa menambahkan pastikan anak pakai masker sesuai standar. “Masker ganda lebih baik. Bekali anak dengan seperangkat prokes berupa masker cadangan, hand sanitizer, tisu basah dan kering,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dr. Siti Nadia Tarmizi, M-Epid menjelaskan informasi terkait penggunaan PeduliLindungi dan perkembangan COVID-19 di tanah air. Pemerintah akan memaksimalkan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat monitoring mobilitas masyarakat.

Pada Oktober 2021, Kemenkes akan memperbarui fitur PeduliLindungi, sehinga bisa diakses di aplikasi platform digital lainnya yang sudah berkoordinasi, seperti Gojek, Grab, Link Aja, Tokopedia, Traveloka, Tiket, Dana, Cinema XXI hingga Jaki yakni aplikasi layanan publik yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nadia mengatakan ke depannya masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi PeduliLindungi, terutama yang tidak memakai ponsel pintar. Bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan pesawat dan kereta api, meskipun tanpa mengunduh aplikasi PeduliLindungi, status hasil tes swab PCR maupun antigen dan sertifikat vaksin warga yang bepergian tetap bisa teridentifikasi.

Status tersebut bisa diketahui melalui nomor NIK saat membeli tiket. Warga yang naik kereta api, hal itu sudah tervalidasi pada saat pesan tiket, sehingga tanpa menggunakan handphone pun itu bisa diidentifikasi bahwa yang bersangkutan sudah memiliki vaksin dan ada hasil tesnya (PCR atau antigen).

Masyarakat juga bisa memeriksanya secara mandiri di aplikasi PeduliLindungi di tempat yang tidak terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Caranya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Nantinya masyarakat dapat mengetahui langsung mengenai kelayakan statusnya untuk masuk ke tempat tersebut melalui notifikasi yang muncul. “Masyarakat tidak perlu ragu mengunduh PeduliLindungi karena tujuannya berikan perlindungan terhadap COVID-19,” ujarnya.

Nadia menyampaikan tren positif terkait COVID-19 terus menunjukkan perbaikan. Angka COVID-19 nasional mingguan turun 26 persen sedangkan kematian menurun 37 persen, namun masih ada insiden kematian tinggi di Kalimantan Utara.

Testing rate nasional naik menjadi 4,4 orang per 1000 per minggu, di atas standar WHO yang mensyaratkan 1 per 1000 orang per Minggu. Sejumlah provinsi bahkan menunjukkan testing rate tinggi, yaitu DIY, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.

TAGS:

#Vaksinasi Nasional

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Barito Timur Rekontruksi Jalan Murutuwu-Telang

07 Mei 2024 - 01:00 WIB

Pemkab Barito Timur melalui Dinas PUPR Perkim akan melakukan peningkatan struktur atau merekonstruksi jalan Murutuwu-Telang di Kecamatan Paju Epat.

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

07 Mei 2024 - 00:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, di rumah jabatan bupati, Senin 6 Mei 2024.

Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

06 Mei 2024 - 23:50 WIB

Pj Bupati Barito Utara Muhlis membuka secara resmikonferensi kerja Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Barito Utara 2024, di aula BappedaLitbang, Senin 6 Mei 2024.

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

06 Mei 2024 - 23:40 WIB

Anggota Komisi B DPRD Palangka RaybJhonny Arianto Putrameminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk gencar melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

06 Mei 2024 - 23:21 WIB

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

06 Mei 2024 - 23:10 WIB

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan tetap menggelar sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 14 Mei 2024, meski yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir dalam sidang tersebut.

Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

06 Mei 2024 - 23:00 WIB

Feny Zulfianti menjadi wakil Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang akan melaju ke ajang Putri Otonomi Indonesia 2024.

HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

06 Mei 2024 - 22:50 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan merek MinyaKita akan naik Rp1.000, jadi Rp15.000 perliter dari yang sebelumnya Rp14.000.

Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

06 Mei 2024 - 22:40 WIB

Petani padi di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur mengaku senang karena mendapatkan bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian melalui Program Biofortifikasi Padi pada musim tanam April-September 2024.

Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

06 Mei 2024 - 22:30 WIB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakankecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran terutama dalam hal efisiensi waktu.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia