BORNEONEWS , Palangka Raya - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya menetapkan ARD (51), mantan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD PNF) Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan bantuan dana operasional pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF senilai Rp 522 juta.

Berdasarkan pantauan di kejaksaan, Selasa sore, 16 November 2021, ARD langsung ditahan dengan dititipkan di rutan Kelas IIA Palangka Raya, setelah menjalai pemeriksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Totok Bambang Sapto Dwidjo melalui Kasis Pidsus, Irwan Ganda Saputra mengatakan ARD akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

"Setelah pemeriksaan dan alat bukti mencukupi, kita naikkan status ARD menjadi tersangka. Dilakukan penahanan di rutan mulai hari ini," katanya.

ARD diduga melakukan penyimpangan pengelolaan bantuan operasional BAN PAUD PNF pada 2019 dan berdasarkan hasil audit BPKP Kalteng, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 522.296.494.

"Penyimpangan ini dilakukan pada dana yang diberikan langsung atau bersumber dari DIPA Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI," sebutnya.

Irwan menuturkan, modus yang digunakan tersangka, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana usulan kegiatan. Dan ada yang digunakan untuk keperluan pribadi.