BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Dinas Kepenududukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas telah melaksanakan kegiatan sosialiasasi kebijakan administrasi kependudukan di Kecamatan Basarang.

Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Kapuas, Sipie S. Bungai menyampaikan sosialiasasi kebijakan administrasi kependukan ada beberapa Permendagri yang menjadi topik utama antara lain adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2021.

"Pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan ini sudah diimplementasikan di Disdukcapil Kabupaten Kapuas sejak 2 Mei 2019," kata Sipie, Jumat 19 November 2021.

Disampaikan juga penggunaan kertas putih yang diatur dalam Permendagri Nomor 109 Pasal 14 ayat 1 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

Kemudian legalisasi dokumen yang diatur dalam Permendagri 104 Tahun 2019 Pasal 19 ayat 3 dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Berlanjut dengan Permendagri terkait perubahan Dokumen Kependudukan dalam Permendagri 118 Tahun 2017 tentang "Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pancasila", dimana ada pernambahan kolom golongan darah, kolom status kawin tercatat dan kawin tidak tercatat serta kolom tanggal perkawinan.