Dari sisi perizinan berusaha misalnya, PT BMB merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit yang sudah memperoleh SK pelepasan Kawasan seluas 8.559,45 Ha pada 2014 dan saat ini telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) seluas lebih kurang 12.000 Ha. 

Saat ini PT BMB juga sudah terdaftar dalam OSS. Dengan adanya SK yang terbit akan terjadi kontradiktif dari sisi perizinan yakni perizinan kehutanan dan perkebunan.

Kemudian dari sisi hukum pertanahan, PT BMB saat ini juga sudah memiliki HGU seluas 9.445,46 Ha yang juga mencakup luasan pelepasan kawasan 8.559, 45 dan saat ini sudah ditanami, bahkan telah berdiri dan operasional pabrik kelapa sawit (PKS) di Kecamatan Manuhing dengan kapasitas 45-60 ton per jam. 

Bahkan pada 2023 akan dioperasionalkan PKS di Kecamatan Kurun dengan kapasitas 45-60 ton per jam. Rudy menegaskan dengan terbitnya SK tersebut artinya menambah ketidakjelasan status dan fungsi areal saat ini yang mana HGU hanya bisa terbit di areal APL.

Selain itu dari aspek hak keperdataan, Rudy juga mempertanyakan bagaimana status investasi kebun yang sudah existing saat ini. Lalu dari aspek ketenagakerjaan, bila izin PT BMB benar-benar dicabut akan menambah beban pemerintah yang mana lebih dari 900 karyawan akan kehilangan pekerjaan yang sebagian besar merupakan pekerja dari penduduk lokal. 

"Karena hakekat pendirian PT BMB untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, apalagi Gunung Mas merupakan kabupaten pemekaran," tutur Rudy saat konferensi pers di Yandro's Bar & Coffee, Jalan Bukit Keminting, Kelurahan Menteng, Palangka Raya, Sabtu 8 Januari 2022.

Sementara itu dari aspek sosial, Rudy menyebut dampak dari pencabutan dari sebagian HGU ini bagi masyarakat sekitar perkebunan yang menjadi peserta kebun plasma BMB juga pasti kehilangan kebun plasma. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat. 

Sedangkan dari aspek pembiayaan perbankan juga dikhawatirkan akan berpengaruh. Rudy menjelaskan saat ini PT BMB secara bertahap terus melakukan kegiatan pengembangan investasi perkebunan sawit di areal yang mana izin pelepasan kawasan hutannya dicabut sampai mencukupi luasan areal yang sudah diberikan HGU oleh pemerintah. 

Rudy juga sangat menyayangkan keputusan sepihak dari pemerintah, karena hingga saat ini PT BMB belum pernah mendapat peringatan tertulis dari Dinas Perkebunan dan Nilai Penilaian Usaha Perkabunan (PUP) PT BMB juga cukup baik.

Di sisi lain PT BMB juga tidak pernah mendapatkan peringatan tertulis terkait evaluasi penggunaan lahan HGU dari Kementerian ATR/BPN. Artinya lahan yang diberikan HGU aktif digunakan dalam investasi perkebunan sawit dan tidak menjadi tanah terlantar.

Oleh sebab itu PT BMB mengharapkan pemerintah agar meninjau kembali SK Menteri KLHK tersebut untuk kepastian investasi di Bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah.