Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bengkulu Selatan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Legislator Ini Tak Ingin Ada Jalan Rusak Putuskan Akses Masyarakat

  • Oleh Donny Damara
  • 14 Januari 2022 - 18:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kerusakan infrastruktur terutama jalan khususnya di Kalteng tentu menarik perhatian berbagai pihak termasuk DPRD Kalteng.

Legislator Kalteng, Purman Jaya tak ingin adanya kerusakan jalan yang kerap terjadi selama ini sampai memutus akses masyarakat. Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah daerah tidak membiarkan jalan-jalan yang ada mengalami kerusakan.

"Saat ini kan proyek multiyears pemprov masih dalam persiapan lelang, karena baru pergantian tahun. Tapi pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar akses jalan tetap fungsional. Intinya akses masyarakat jangan sanpai terputus," ujarnya, Jumat, 14 Januari 2022.

Dia menerangkan, dengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masuk program multiyears senilai Rp 2,1 triliun tentu diharapkan bisa menjawab keluhan atas semua kerusakan infrastruktur jalan di Kalteng. Termasuk perbaikan infrastruktur yang disampaikan dalam aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

"Harapan terbesar kita semua di 2022 ini permasalahan infrastruktur bisa terselesaikan. Termasuk juga kerusakan jalan Palangka Raya-Kuala Kurun yang memang cukup keras disampaikan masyarakat," jelasnya.


"Meskipun saat ini belum ada proses lelang disana, tapi tetap harus ada solusi, apakah dengan meminta bantuan dari perusahaan yang ikut menggunakan jalan atau yang lainnya, yang penting masyarakat bisa tetap menggunakan jalan tersebut," tambahnya.

Dikatakannya juga bahwa, pihaknya akan tetap berupaya mendorong eksekutif untuk mengatasi setiap permasalahan kerusakan jalan yang ada di Kalteng, khususnya jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi. Termasuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait.

"Eksekutif sebagai pengguna anggaran mempunyai kewenangan untuk memanggil perusahaan. Jadi, baik itu Dishub atau Dinas PUPR bersama perusahaan harus bisa duduk mencari solusi terbaik, supaya tidak ada keluhan dari masyarakat. Tentu kami juga akan terlibat, karena memang kami ranahnya ada di pengawasannya," imbuhnya. (DONNY D/B-7)

Berita Terbaru