Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Akademisi: Arus Migrasi Tuntut Kejelasan Hukum Keimigrasian

  • Oleh ANTARA
  • 23 Januari 2022 - 13:50 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan arus migrasi manusia yang makin tidak terbendung pada era globalisasi menuntut kejelasan posisi hukum keimigrasian dalam kacamata hukum Indonesia.

"Hukum keimigrasian tidak dapat lepas dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional," kata Bayu Dwi Anggono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Oleh sebab itu, kata Bayu, empat perspektif hukum tersebut harus untuk menyoroti posisi hukum keimigrasian.

Dari perspektif hukum administrasi negara, para akademisi menyoroti penggunaan istilah tindakan administratif keimigrasian (TAK). Istilah TAK dinilai kurang sesuai sebab frasa yang benar seharusnya adalah sanksi administratif keimigrasian.

Paparan tersebut disampaikan oleh para akademisi terkait dengan kajian mengenai buku Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar yang dibedah bersama para pakar Ilmu Hukum Indonesia, termasuk melibatkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Guru Besar Hukum Universitas Gajah Mada Edward Omar Sjarief Hiariej beberapa waktu lalu.

Senada dengan itu, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengatakan, "Ketika orang asing dideportasi, itu artinya yang bersangkutan terkena sanksi administratif keimigrasian."

"Ini salah satu masukan saya untuk mengoreksi frasa TAK yang selama ini dipakai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi," kata Oce.

Oleh sebab itu, Oce tidak sependapat dengan istilah yang digunakan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai TAK. Menurut dia, seharusnya ialah sanksi administratif keimigrasian.

Terakhir, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sjarief Hiariej memberikan saran agar praktik diskresi yang jamak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Ia berpendapat bahwa seharusnya tidak berjalan tanpa kejujuran dan kepatutan dalam bertugas (asas bonafiditas) dibahas dalam buku tersebut.

"Perlu dicatat diskresi ini tidak lepas dari asas bonafiditas yang mutlak harus dimiliki oleh petugas imigrasi," katanya.

Berita Terbaru

Orangutan Kembali Muncul di Bandara H Asan Sampit

Orangutan Kembali Muncul di Bandara H Asan Sampit

  • 26 April 2024 - 18:25 WIB
Pengurus MUI dan PHBI Kobar 2024 - 2029 Resmi Dilantik

Pengurus MUI dan PHBI Kobar 2024 - 2029 Resmi Dilantik

  • 26 April 2024 - 18:20 WIB
Kemenkeu Catat Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp69 Triliun

Kemenkeu Catat Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp69 Triliun

  • 26 April 2024 - 18:15 WIB
Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Pelabuhan Muat Alami Penurunan

Ekspor Kalimantan Tengah Menurut Pelabuhan Muat Alami Penurunan

  • 26 April 2024 - 18:10 WIB
Nilai dan Volume Impor Kalimantan Tengah Kian Turun

Nilai dan Volume Impor Kalimantan Tengah Kian Turun

  • 26 April 2024 - 18:05 WIB
Ini Pesan Sekda Kapada Jagau Linga dan Bawi Kameluh Pariwisata Kapuas 2024 Terpilih

Ini Pesan Sekda Kapada Jagau Linga dan Bawi Kameluh Pariwisata Kapuas 2024 Terpilih

  • 26 April 2024 - 18:00 WIB
KPU Barito Utara Buka Sayembara Lomba Jingle dan Maskot Pilkada 2024, Hadiah Rp50 Juta

KPU Barito Utara Buka Sayembara Lomba Jingle dan Maskot Pilkada 2024, Hadiah Rp50 Juta

  • 26 April 2024 - 17:55 WIB
UPT Taman Budaya Kalteng Gelar Sendratari Peringati Hari Tari Sedunia

UPT Taman Budaya Kalteng Gelar Sendratari Peringati Hari Tari Sedunia

  • 26 April 2024 - 17:50 WIB
BI: Penyaluran Kredit Baru Tumbuh pada Triwulan I-2024

BI: Penyaluran Kredit Baru Tumbuh pada Triwulan I-2024

  • 26 April 2024 - 17:45 WIB
Anggota DPRD Kalteng Sayangkan Konser Bajenta Fest Batal

Anggota DPRD Kalteng Sayangkan Konser Bajenta Fest Batal

  • 26 April 2024 - 17:40 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri