Dikatakannya, saat reses beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kotawaringin Timur mendapat keluhan yang sama dan masyarakat di dapil masing-masing, yakni banyaknya warga yang belum mendapatkan bantuan pemerintah.

Dari itu, mereka berharap, ini menjadi perhatian serius agar tidak ada warga yang terlewat, jika memang mereka layak menerima bantuan. 

"Perbaiki data agar benar-benar valid sesuai kondisi di lapangan," pintanya.

Abdul Kadir mengakui dengan data yang tidak akurat itu justru menimbulkan masalah dan persoalan baru di tengah masyarakat. 

Hal tersebut menjadi penyebab kecemburuan sosial. Sebab mereka yang betul-betul miskin seharusnya jadi sasaran, justru tidak mendapatkan bantuan. 

Ini bisa menjadi pelajaran pemerintah daerah, agar menyiapkan data yang akurat dan tidak mengacu ke data-data lama. 

"Ini bukan pekerjaan sulit, kalau memang dipikirkan,” pungkasnya. (NACO/B-7)