“Ternyata pelantikan boleh dilakukan tanpa harus menunggu 6 bulan setelah saya dilantik menjadi bupati,” ungkap Taty. 

Bahkan, tegasnya, sehari menjelang berakhirnya masa tugasnya, dirinya juga bisa melakukan rotasi. “Tadinya saya berpikir 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, saya tidak boleh melantik pejabat. Ternyata informasi itu salah. Satu hari mau berakhir masa jabatan pun bisa melantik. Tidak ada larangan,” tambah bupati perempuan pertama Pulpis itu.

Ia jugu mengaku, selama ini ada masukan 6 bulan menjelang berakhir tidak boleh ada rotasi. “Yang penting ada pemberitahuan ke KASN,” tambahnya.

Sebenarnya, lanjut dia, setelah dirinya dilantik menjadi Bupati itu bisa melakukan pelantikan. “Saya dapat informasi yang sangat baik dari Kemenpan. Tadinya saya pikir hanya bisa melakukan pelantikan satu kali. Ternyata 2 kali tidak apa-apa,” tegas dia lagi.

Bahkan, lanjut dia, mengenai menonjobkan pejabat juga tidak ada larangan. “Tetapi secara kemanusiaan, kasihan. Kalau memang diperlukan untuk menonjobkan, bisa,” kata dia.

Saat itu Taty juga sempat menyoroti pejabat yang tidak hadir dalam rakordal. “Saya mau tahu yang tidak hadir ini yang baru dilantik sebelumnya atau sudah lama menjabat,” tandasnya. (ang)