Kesbangpol Lamandau Bakal Tindak LSM dan Ormas Ilegal

Oleh Hendi Nurfalah
20 Juni 2022 - 21:21 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lamandau tampaknya serius terkait penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beraktivitas secara ilegal.

“Kita akan tindak tegas Ormas atau LSM yang beraktivitas ilegal tanpa melaporkan keberadaannya," tegas Kepala Kesbangpol Kabupaten Lamandau, Albert Jackat saat ditemui di ruang kerjanya. Senin, 20 Juni 2022.

Bahkan pihaknya akan menurunkan tim untuk melacak keberadaan LSM dan Ormas yang beraktivitas secara ilegal di wilayah kerjanya. Terutama yang selama ini disinyalir meresahkan warga.

"Saya sudah mendapat sejumlah laporan dari masyarakat. Biasanya (LSM dan Ormas) ilegal ini yang sering membuat gaduh," bebernya.

Tak ingin salah sasaran, terang Jackat, dalam waktu dekat ini pihaknya bakal melakukan verifikasi ulang keberadaan Ormas dan LSM di Kabupaten berjuluk Bahaum Bakuba ini.

"Kita akan data ulang, mana yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif. Sekali lagi, yang ilegal bakal kami tertibkan," ucapnya.

Disinggung terkait keberadaan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Internasional Mission Research Center (IMRC) di Kabupaten Lamandau, Jackat mengaku jika mereka belum pernah melaporkan keberadaan organisasinya di Kesbangpol.

"Sudah saya cek, dari 82 organisasi yang terdaftar, tidak ada nama KPP IMRC," sebutnya. Kealpaan nama KPP IMRC dalam list terdaftar (Surat Keterangan Terdaftar) yang masih berlaku, pihak Kesbangpol Kabupaten Lamandau menilai Ormas atau LSM tersebut keberadaan dan aktivitasnya ilegal.

"Saya dengar mereka (KPP IMRC) selalu memdapat 30 persen bagian jika berhasil membantu warga saat sengketa. Entah minta, entah diberi oleh warga secara sukarela. Untuk memastikannya, akan kami kroschek ke lapangan," katabna.

Pihaknya mengajak masyarakat turut serta melakukan pengawasan. Hal ini supaya gerak gerik atau aktivitas Ormas dan LSM di lapangan bisa dimonitor secara rutin.

Terpisah, saat dihubungi melalui selulernya, Ketua KPP IMRC Sarlianes Rial berkilah jika selama ini pihaknya hanya berperan sebagai pendamping warga yang tengah bermasalah dengan pihak perusahaan atau korporasi.

Sementara terkait perizinan pihaknya enggan berkomentar. Pasalnya KPP IMRC sebenarnya lebih fokus di dunia pendidikan komputer. Pendampingan terhadap warga hanya dilakukan atas dasar kepedulian semata.

"KPP IMRC berkantor pusat di Lamandau. Terkait bagian 30 persen pihaknya tidak pernah meminta kepada warga, itu murni inisiatif warga yang kami dampingi," kilahnya. (HENDI NURFALAH/B-6)

TAGS:

#Ormas

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Debit Air Mulai Naik, BPBD Kobar Waspadai Banjir

29 April 2024 - 16:15 WIB

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat (Kobar) mewaspadai potensi terjadinya musibah banjir melanda sejumlah wilayah setempat, mengingat denit air sungai Arut mulai alami kenaikan.

Pemkab Sukamara Harapkan Generasi Milenial Contoh Gerakan Kartini

29 April 2024 - 16:11 WIB

Kaspinor berharap, kaum perempuan juga bisa berpartisipasi maupun emansipasinya dalam mengisi pembangunan.

Harga Daging Ayam Ras Rp48.000, Cabai Berangsur Turun

29 April 2024 - 16:05 WIB

Harga sejumlah komoditas di Kabupaten Kotawaringin Barat pekan ini stabil. Sedangkan harga daging ayam broiler atau ras pekan ini Rp48.000 per kg, turun dibandingkan pekan lalu.

DKPP: Laporan Pelanggaran Pemilu 2024 Terbanyak dari Provinsi Papua

29 April 2024 - 16:00 WIB

BPBD Barito Selatan Imbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrim

29 April 2024 - 15:51 WIB

Berdasarkan informasi dari BMKG bahwa saat ini cuaca hujan intensitas sedang sampai tinggi.

Ganggu Perekonomian, DAD Kobar Minta Aksi Garong Kelapa Sawit Segera Dihentikan

29 April 2024 - 15:41 WIB

Ketua Umum DAD Kobar Ahmadi Riansyah mengatakan, untuk menyatukan persepsi maka DAD Kobar pun melakukan rapat dengan organisasi masyarakat seperti Gerdayak, Aliansi Masyarakat Kobar, Damang, Kepala Adat, Asosiasi pedagang kecil, Asosiasi petani, Asosiasi pekebjn sawit, Asosiasi pedagang Asosiasi supir truk CPO.

MK Mulai Gelar Sidang Perdana Perkara PHPU Pileg 2024

29 April 2024 - 15:31 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Senin pagi.

Disdik Kalteng Ingatkan Kekerasan Verbal Termasuk Bentuk Bullying

29 April 2024 - 15:21 WIB

Safrudin menyampaikam selain semua itu ada kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan dan sebagainya.

Jaga Persahabatan NasDem dan Gerindra, Satu Paket Pilkada Kalteng 2024

29 April 2024 - 15:11 WIB

Hal ini dinyatakan dalam Pilkada Kalteng 2024dengan berbekal pencalonan Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh sebagai calon Gubernur Kalteng di DPD Gerindra Kalteng, Minggu, 28 April 2024.

Ginting Buka Kemenangan Pertama Indonesia atas Thailand di Fase Grup

29 April 2024 - 15:00 WIB

Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting membuka kemenangan pertama Indonesia atas Thailand pada laga kualifikasi grup Piala Thomas 2024 di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, Senin.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia