Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop Uji Konsekuensi Bagi PPID di Provinsi Kalteng secara virtual di Gedung Smart Province Diskominfosantik Kalteng, Kamis 23 Juni 2022.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang salah satu kewajiban dari PPID,” sebut dia seperti dikutip dari MMC Kalteng.

Disampaikannya salah satu tugas tersebut adalah melakukan penetapan klasifikasi terhadap informasi yang dikecualikan melalui suatu mekanisme yaitu uji konsekuensi.

“Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik,” ucapnya.