Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Diminta Beri Solusi Konkrit Prioritaskan Honorer Jadi ASN

  • Oleh Hendri
  • 27 Juli 2022 - 14:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer di semua level pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah per 2023 mendatang menjadi perhatian berbagai pihak.

Dengan penghapusan tenaga honorer atau bahasa sederhananya tenaga honorer tak lagi dibutuhkan, maka hanya ada dua status pekerja di lembaga pemerintahan, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Memahami nasib honorer itu, Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha meminta pemerintah memberikan solusi konkrit untuk mengakomodir ribuan tenaga honorer di kota setempat.

"Pemerintah harus memikirkan nasib pegawai honorer di tiap instansi. Apalagi, mereka telah mengabdi cukup lama dan bekerja dengan baik di instansi masing-masing," katanya, Rabu, 27 Juli 2022.

Politisi PAN itu berharap pemerintah dapat bijak memberikan solusi bagi nasib pegawai non-ASN yang berkualitas. Juga memiliki kontribusi yang baik dalam capaian dan target kinerja di instansi masing-masing.

Selain itu dia mendorong pimpinan tiap instansi untuk memetakan pegawai non-ASN yang ada di instansinya. Kemudian, mendampingi mereka untuk ikut serta atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

"Masih banyak instansi mempekerjakan pegawai di luar status PNS dan PPPK untuk memenuhi beban kerja di masing-masing instansi. Jangan sampai mereka ini kecewa karena mereka sudah banyak berjasa dalam jalannya pemerintah selama ini," pungkasnya. (HENDRI/B-5)

Berita Terbaru