Melihat dari hal tersebut, jelas bahwa kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah. Sehingga kuota BBM tidak akan mencapai sampai akhir tahun, dan ini tentu akan sangat merugikan masyarakat. Karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi cukup. 

Begitu juga tidak mengimbangi dengan tersedianya transportasi publik massal yang terkoneksi dengan baik dari sejumlah titik-titik penting di negara ini. 

Dirinya juga menyebutkan, saat ini masyarakat sudah dirugikan dari kuota BBM subsidi yang berkurang 25%. Sehingga, warga harus menggunakan BBM non subsidi pertamax, dan bahkan masyarakat lebih dirugikan lagi dengan kegagalan pertamina yang tidak bisa menyediakan BBM subsidi premium yang tentu jauh lebih murah dari pertalite. 

Kegagalan pertamina juga diperparah dengan kemampuan mengimpor bahan bakar dengan harga tinggi dari beberapa negara. Sehingga harga jual ke masyarakat menjadi mahal. 

Itu terbukti dari data globalpretrolprices.com pada solar non subsidi (Diesel). Harga jual di Indonesia berada diurutan ke-70 kemahalannya dari 190 negara. Taiwan hanya 0,903 USD (Rp 13.450,-), Thailand 0,975 USD (Rp 14.527,-), dimana kedua negara ini tidak menghasilkan minyak dan gas, tetapi harga solar/diesel lebih murah dari Indonesia. 

"Saya heran Indonesia masuk di peringkat ke-70 duni denhan harga 1,293 USD (Rp 19.925,-), padahal Indonesia masuk negara penghasil minyak terbesar nomor 3 di Asia dan juga penghasil gas terbesar di Asia. Apalagi Dirut Pertamina mengatakan bahwa sejak April 2019 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dan sudah bisa menghasilkan solar sendiri, seharusnya harga solar di Indonesia bisa lebih rendah dari negara Malaysia," kata Bambang. 

Harusnya hal tersebut menjadi satu penilaian pemerintah terhadap pertamina yang kurang bisa maksimal memberikan pelayanan terbaik, terutama mengusahakan untuk mengimpor BBM subsidi dengan harga murah. 

"Kuota dan harga BBM subsidi saat ini tidak rasional, maka saya menolak harga BBM Subsidi dinaikkan. Namun jika kondisi anggaran APBN terbatas, maka pemerintah saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi mengalihkan sisa kuota BBM subsidi fokus untuk transportasi publik dan logistik baik massal dan tidak massal terutama di transportasi laut," harap Bambang. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)