Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Proyek Sengon di BPBD Pulang Pisau Rugikan Negara Rp 700 Juta

  • Oleh ANTARA
  • 04 September 2022 - 21:21 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - Kapolres Pulang Pisau AKBP Kurniawan Hartono mengungkapkan kerugian negara akibat perkara kasus korupsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) program rekonstruksi atau rehabilitasi pemulihan ekonomi (RPE) pemberdayaan masyarakat mencapai Rp 700 juta.

"Berkas perkara segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setelah alat bukti yang cukup dan menerima hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan kerugian sekitar Rp700 juta," katanya.

Saat ini ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan bisa ada tersangka lainnya.

Penyimpangan yang merugikan negara pada kegiatan di BPBD pada program rekonstruksi atau RPE pemberdayaan masyarakat senilai Rp1,6 miliar Tahun 2020 dalam pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan CV Cipta Jaya.

"Di mana dalam program tersebut berupa pengadaan bibit sengon dan pengadaan herbisida yang diperuntukkan kepada 23 kelompok tani," katanya.

Sekalipun telah ada dua tersangka yang telah ditetapkan, dia enggan menyebutkan nama maupun inisial. Hanya dia memastikan dalam waktu dekat berkas perkara segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dilakukan penahanan kepada para tersangka.

"Nanti kita ungkapkan ke publik. Saat ini pemeriksaan dan pendalaman masih dilakukan karena bisa saja jumlah tersangka yang terlibat bertambah," jelasnya.

Dalam kasus penyimpangan pada kegiatan di BPBD ini, kata Kurniawan, untuk menjawab rasa penasaran media dan masyarakat yang terus mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut dari kasus tersebut, sejak Polres Pulang Pisau menyampaikan ke publik terkait adanya penyimpangan pada program di BPBD pada Februari 2021.

"Dalam penanganan kasus korupsi dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain dibutuhkan alat bukti yang cukup, kepolisian setempat juga harus menunggu hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK-RI," jelasnya.

ANTARA

Berita Terbaru

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

  • 07 Mei 2024 - 00:00 WIB
Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

  • 06 Mei 2024 - 23:50 WIB
Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

  • 06 Mei 2024 - 23:40 WIB
Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

  • 06 Mei 2024 - 23:21 WIB
Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

  • 06 Mei 2024 - 23:10 WIB
Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

  • 06 Mei 2024 - 23:00 WIB
HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

  • 06 Mei 2024 - 22:50 WIB
Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

  • 06 Mei 2024 - 22:40 WIB
Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

  • 06 Mei 2024 - 22:30 WIB
Putra Putri Pariwisata Kotim Bersiap Menuju Pemilihan Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata Kalteng

Putra Putri Pariwisata Kotim Bersiap Menuju Pemilihan Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata Kalteng

  • 06 Mei 2024 - 22:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri