Mantan Bendahara Disdik Katingan Divonis Bebas

Oleh Apriando
06 September 2022 - 23:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan vonis bebas kepada Supriady, terdakwa korupsi perkara penyimpangan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2017 untuk guru di daerah terpencil dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Majelis hakim yang diketuai oleh Irfanul Hakim menyatakan, Supriadi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair.

"Membebaskan Supriady dari dakwaan primair dan subsidair tersebut. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya," ucap Irfanul Hakim saat membacakan putusannya pada sidang di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa, 6 September 2022 sore.

Didampingi tiga Penasehat Hukumnya, Arimadia, Abdul Sidik dan Endas Trisniwati, Supriady mengucap syukur dan mengungkapkan rasa terima kasih karena membuktikan kebenaran dan telah memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

"Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Penasehat Hukum, kemudian Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini sejujurnya dan seadil-adilnya," ungkapnya dengan mata berkaca-kaca usai persidangan berakhir.

Diketahui, dalam dakwaan jaksa, Supriady saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas pendidikan kabupaten Katingan tahun Anggaran 2017. Ia didakwa bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Drs H Jauinudin Sapri, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan yang merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara sebesar Rp 5.841.317.870 dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2017.

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Katingan menjerat Supriady dalam dakwaan subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa menuntut Supriady pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. (APRIANDO/B-7)

TAGS:

#Mantan Bendahara Disdik Katingan #Vonis Bebas #Terdakwa Korupsi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

2.000 Guru dan Pelajar Nusantara Menampilkan Defile Peringati Hardiknas di Kotim

02 Mei 2024 - 15:00 WIB

Tampak Bupati Kotim Halikinnor, Wakil Bupati Irawati, dan Ketua TP-PKK Khairiah Halikinnor menyaksikan dan sesekali melambaikan tangan kepada peserta defile.

Pemkab Sukamara Peringati Hari Pendidikan Nasional

02 Mei 2024 - 14:50 WIB

Pemerintah Kabupaten Sukamara laksanakan upacara peringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman kantor bupati setempat, Kamis, 2 Mei 2024.

Pemko Palangka Raya Targetkan Penurunan Stunting Hingga 12,4 Persen

02 Mei 2024 - 14:40 WIB

Pemko Palangka Raya menargetkan penurunan angka stunting hingga 12,4 persen pada tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu.

Legislator Nilai Kalteng Memiliki Potensi Mengembangkan Agrowisata

02 Mei 2024 - 14:30 WIB

Legislator Kalteng juga Anggota Komisi II, Ina Prayawati menilai Kalteng memiliki potensi untuk mengembangkan kawasan agrowisata.

AS Soroti Pentingnya Tekad Komunitas Internasional Jaga Stabilitas

02 Mei 2024 - 14:20 WIB

Amerika Serikat (AS) menyoroti pentingnya bagi masyarakat internasional untuk menunjukkan tekad yang kuat guna mempertahankan stabilitas di tengah ancaman yang semakin besar dari senjata kimia.

Pj Wali Kota Palangka Raya: Penurunan Stunting Wajib Jadi Atensi Seluruh OPD

02 Mei 2024 - 14:10 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu, menegaskan bahwa penurunan angka stunting menjadi salah satu program prioritas. Oleh karena itu, upaya penurunan stunting wajib menjadi atensi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BMKG Pastikan Udara Panas yang Melanda Indonesia bukan Heatwave

02 Mei 2024 - 14:00 WIB

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan fenomena udara panas yang melanda Indonesia beberapa hari terakhir bukan merupakan gelombang panas atauheatwave.

Pj Wali Kota Palangka Raya Ajak Warga Aktif Awasi Kinerja Pemerintah

02 Mei 2024 - 13:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengajak warga untuk ikut serta secara aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Memikul Tanggung Jawab Renteng Pendidikan Akhlak Generasi Emas

02 Mei 2024 - 13:40 WIB

Gandeng Seluruh Stakeholder Untuk Memaksimalkan Program Kerja

02 Mei 2024 - 13:30 WIB

Anggota DPRD Kalteng, Sengkon mendorong pemda di provinsi ini supaya dapat menggandeng seluruh stakeholder untuk memaksimalkan pelaksanaan program kerja dalam pembangunan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia