"Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah kini telah mengalami peningkatan, walaupun belum signifikan dan sangat perlu percepatan. Per Juni 2022 pangsa pasar keuangan syariah Indonesia menurut OJK berada pada angka 10,41 persen, meningkat dari angka 10 persen pada tahun sebelumnya," tambah Wapres.

Begitu pula literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah baru mencapai sekitar 20 persen, meningkat dari tahun 2019 yakni sebesar 16,28 persen.

Untuk dapat meningkatkan cakupan ekonomi syariah, Wapres menilai pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai perpanjangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) adalah suatu keharusan.

"Dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, seperti industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah, termasuk penguatan terhadap UMKM industri halal. Sampai saat ini telah terbentuk KDEKS di beberapa provinsi antara lain di NTB, Sumatra Barat, Riau, dan Sumatra Selatan," kata Wapres.

Ia berharap MES berperan aktif melakukan kemitraan dengan KDEKS dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing wilayah.

"Harapan saya ke depan MES dapat berperan mengakselerasi ekonomi syariah yang kontributif antara lain melalui hal-hal sebagai berikut, pertama, sebagai rumah yang menaungi berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. MES diharapkan terus mengukuhkan ekosistem kolaborasi agar senantiasa kondusif bagi terbangunnya kepercayaan dan tanggung jawab bersama," tambah Wapres.

Kedua, mempertajam sinergi industri keuangan syariah dan industri produk halal. Pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, fesyen, pariwisata ramah muslim, maupun sektor halal lainnya memerlukan kontribusi keuangan syariah sebagai penyokong pembiayaan yang akan turut menentukan keberlangsungan usaha.