WACANA Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) untuk menutup lokalisasi harus menjadi solusi, jangan menimbulkan masalah baru. "Kami dari pemerintah desa mendukung rencana penutupan lokalisasi, namun harus tepat sasaran dan punya formulasi yang tepat supaya tidak menimbulkan masalah," ungkap Kepala Desa Sungai Pakit, Kecamatan Pangkalan Banteng, Jamhari, Minggu (31/1/2016)

Jamhari mengatakan, pemerintah jangan terburu-buru mengambil langkah dengan menutup lokalisasi tanpa memberikan solusi bagi para penghuni lokalisasi. Jangan sampai, setelah dilakukan penutupan, para penghuni lokalisasi malah menyebar ke lingkungan masyarakat. "Misalnya, pekerja seks komersial (PSK) itu harus dibina dengan diberikan keterampilan. Penutupan tempat itu harus menjadi acuan untuk PSK berganti profesi, ini yang paling penting," tandasnya.

Untuk PSK yang dari luar daerah Kabupaten Kobar tentunya akan dipulangkan ke daerah asalnya. Namun, bagi PSK yang termasuk warga Kobar harus mendapatkan pembinaan dengan baik. "Meski lokalisasi itu masuk ke wilayah Desa Sungai Pakit, kami sebagian besar mendukung rencana pemerintah daerah untuk menutupnya," kata dia.

Sebelumnya, Bupati Kobar Bambang Purwanto beserta lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, aparat, dan DPRD menyepakati untuk menutup lokalisasi secara keseluruhan. Kesepakatan itu terjadi saat mereka menggelar rapat dengar pendapat di ruang Bupati Kobar, belum lama ini.

Kesepakatan itu diambil lantaran lokalisasi membawa dampak negatif terhadap kesehatan, sosial, dan agama. "Dari kasus kesehatan saja kita sudah miris sebetulnya, penderita HIV Aids yang sudah terdata ternyata banyak, ditambah yang belum terdata. Ini tidak bisa dibiarkan secara berlarut," kata Bambang Purwanto.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kobar, jumlah penderita HIV Aids yang sudah positif dari 2002 hingga 2015 mencapai 186 orang.

Selain menjadi sarang penularan penyakit mematikan, tempat pelacuran itu juga menjadi bisnis haram seperti minuman keras dan narkoba.  (CP/B-2)