MADN Jangan Dijadikan Alat untuk Memperkeruh Suasana Kondusivitas di Kalteng

Oleh Testi Priscilla
03 November 2022 - 13:31 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Menanggapi berita yang beredar pada salah satu media online di Kalteng dengan judul "Presiden MADN minta Kasad Dudung tarik anggota TNI pengamanan di PT BMB" sangat disesalkan oleh salah satu tokoh Pemuda Dayak yang juga salah satu Kepala Biro di Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Ingkit Djaper.

Kepada awak media, Kamis, 3 November 2022, Ingkit menegaskan, berita tersebut sarat kepentingan yang berpotensi memecah belah sesama orang Dayak, karena Cornelis Nalau dan Wagetama yang membuat surat ke MADN untuk memohon perlindungan hukum, namun tidak sebagaimana fakta di lapangan karena saat ini suasana di PT BMB sangat kondusif.

Menurutnya surat permohonan perlindungan hukum Cornelis Nalau dan Wegatama ke MADN sarat kepentingan dan tidak sesuai fakta lapangan dan berpontensi membuat kegaduhan.

Terkait laporan Cornelis dan Wegatama ke Polda Kalteng terhadap PT BMB, menurut Ingkit tidak ada kaitannya dengan anggota TNI yang membantu PT BMB untuk membina tenaga keamanan dan membuat rencana keamanan di PT BMB.

"Tugas TNI selain menjaga kedaulatan negara adalah membantu pemerintah daerah, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah potensi konflik," kata Ingkit mengingatkan.

Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan jika Pemerintah Indonesia menjamin keamanan bagi investor yang mau berinvestasi di Tanah Air, baik investasi asing maupun domestik, dan TNI bisa dilibatkan untuk melaksanakan perintah presiden tersebut.

Sementara itu melalui Asisten Sustainability, PT BMB, Sumardie, Spi yang didampingi Baron Ruhan Binti selaku konsultan hukum PT BMB menjelaskan, keberadaan anggota TNI di PT. BMB tidak ada yang salah, justru kehadiran anggota TNI disambut gembira tenaga keamanan di sana yang merasa mereka mendapat ilmu baru terkait fungsi dan tugas tenaga keamanan.

Kehadiran beberapa anggota TNI tidak disukai oleh segelintir orang yang merasa ulah nakal mereka terhalangi, karena PT BMB meminta mereka menertibkan pungutan liar oleh oknum petugas keamanan yang merupakan hasil perekrutan manajemen yang lama.

“Kehadiran anggota TNI tidak disukai segelintir orang yang tidak mau kerja sesuai aturan tetapi kerja sesuai selera sendiri, padahal mereka digajih oleh PT. BMB," kata Sumardie.

Sumardie menegaskan bahwa tidak benar kehadiran Anggota TNI di PT BMB akan menimbulkan konflik sebagaimana pemberitaan yang beredar. Tapi justru sebaliknya, masyarakat sekitar sangat menyambut baik hadirnya anggota TNI di PT.BMB, dan tidak ada tindakan anggota TNI yang melanggar aturan.

Sementara itu, terkait surat Bambang Irawan kepada MADN, yang mempertanyakan keberadaan anggota TNI mengambil alih pengamanan di PT BMB, menurut Sumardie adalah pemahaman yang keliru dari Bambang karena kehadiran anggota TNI adalah untuk membantu PT BMB membina tenaga keamanan dan membuat rencana keamanan di PT BMB, bukan mengambil alih pengamanan.

Sumardie menuding kerja sama antara PT BMB dengan manajemen lama yang ditandatangani oleh Wagetama salah satu Direktur PT BMB saat itu dengan koperasi ForDayak, adalah cacat hukum, dan tidak sesuai aturan, karena koperasi ForDayak tidak memiliki surat izin usaha tetap dari BKPM, dan tidak memiliki surat izin operasional jasa keamanan, serta tidak mempunyai legalitas dari ketenagakerjaan.

"Sangat wajar bila pemilik perusahaan yang memiliki saham sebesar 94 persen ingin PT. BMB dikelola secara profesional, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal dan bisa dirasakan oleh banyak Masyarakat Dayak, bukan oleh Oknum Orang Dayak yang selalu ingin mencari keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang berlaku," kata Sumardie.

Terkait kehadiran anggota TNI di PT BMB, salah seorang anggota keamanan/ satpam mengatakan bahwa selaku satpam di bawah organisasi ForDayak sangat merasa nyaman dengan adanya anggota TNI yang ikut serta dalam mengamankan dan membina.

"Kami sangat merasa nyaman dengan adanya anggota TNI yang ikut serta dalam mengamankan dan membina kami di PT BMB, dengan adanya anggota TNI mereka juga membantu mendisiplinkan anggota Satpam yang ada di pos dan mengajarkan bagaimana baiknya SOP pengamanan yang baik dan benar, dan terlebih untuk gaji di bawah menajemen yang baru PT BMB, jauh lebih besar karena langsung di kirim ke rekening kami masing-masing, kalau di bawah manajemen yang terdahulu, gaji dibagikan secara manual oleh pimpinan Satpam dari ForDayak," tegas salah seorang tenaga pengamanan yang minta namanya dirahasiakan. (TESTI PRISCILLA/B-6)

TAGS:

#MADN #PT BMB

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Barito Timur Rekontruksi Jalan Murutuwu-Telang

07 Mei 2024 - 01:00 WIB

Pemkab Barito Timur melalui Dinas PUPR Perkim akan melakukan peningkatan struktur atau merekonstruksi jalan Murutuwu-Telang di Kecamatan Paju Epat.

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

07 Mei 2024 - 00:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, di rumah jabatan bupati, Senin 6 Mei 2024.

Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

06 Mei 2024 - 23:50 WIB

Pj Bupati Barito Utara Muhlis membuka secara resmikonferensi kerja Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Barito Utara 2024, di aula BappedaLitbang, Senin 6 Mei 2024.

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

06 Mei 2024 - 23:40 WIB

Anggota Komisi B DPRD Palangka RaybJhonny Arianto Putrameminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk gencar melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

06 Mei 2024 - 23:21 WIB

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

06 Mei 2024 - 23:10 WIB

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan tetap menggelar sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 14 Mei 2024, meski yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir dalam sidang tersebut.

Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

06 Mei 2024 - 23:00 WIB

Feny Zulfianti menjadi wakil Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang akan melaju ke ajang Putri Otonomi Indonesia 2024.

HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

06 Mei 2024 - 22:50 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan merek MinyaKita akan naik Rp1.000, jadi Rp15.000 perliter dari yang sebelumnya Rp14.000.

Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

06 Mei 2024 - 22:40 WIB

Petani padi di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur mengaku senang karena mendapatkan bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian melalui Program Biofortifikasi Padi pada musim tanam April-September 2024.

Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

06 Mei 2024 - 22:30 WIB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakankecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran terutama dalam hal efisiensi waktu.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia