"Hutan harus dapat memberikan kemanfaaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan harus tetapa menjaga fungsi ekologinya," demikian yang disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Ir Herianto dalam Seminar tersebut.

Sumatera Utara menurutnya memiliki Kawasan hutan seluas sekitar 3 juta hektar, yang sudah ada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sekitar 600ribu hektar, izin penggunaan Kawasan seluas 150ribu hektar, untuk program perhutanan social sekitar 80 ribu hektar, sekitar 400ribu hektar Kawasan konservasi sehingga terdapat sekitar 1,8 juta hektar Kawasan hutan yang harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Terutama dalam mendukung upaya menghadapi krisis pangan di masa mendatang.

Lebih lanjut Kadis Kehutanan menyampaikan bahwa saat ini upaya kolaborasi dalam pemanfaatan hutan yang perlu mendapat dukungan dan pendampingan adalah perhutanan sosial. Di Provinsi Sumatera Utara per Januari 2022, luasan izin perhutanan sosial yang sudah terbit adalah ± total 72.623,94 Ha terbagi ke dalam 170 Izin. Perhutanan sosial ini tidak akan sukses tanpa kolaborasi antar berbagai pihak. Provinsi Sumatera utara dalam hal ini juga telah membentuk Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Perhutanan Sosial tingkat Nasional.

Adapun Ketua Program Studi S2 Magistes Kehutanan, Dr Samsuri menyampaikan bahwa dalam rangka mengantisipasi perubahan paradiqma pengelolaan hutan, maka kampus juga harus adaptif terhadap perubahan tersebut. Untuk itu, program magister kehutanan senantiasa mengupdate kurikulum terutama berkaitan dengan konten mata kuliah.

Narasumber pertama, Dr Oding Afandi dari Fakultas Kehutanan USU memaparkan bagaimana perubahan paradigma dan peraturan pengelolaan hutan berpengaruh terhadap kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh pemegang izin.

Salah satu hal utama dalam perubahan itu adalah kebolehan berbagai usaha pada satu areal yang sama, bahwa hal ini pada aturan sebelumnya tidak bisa dilakukan. Dengan aturan baru, pihaknya berharap kawasan hutan dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam pengelolaan hutan.

Kemudian narasumber kedua, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Unit XIII Lakitan-Bukit Conggong Provinsi Sumatera Selatan, Edi Cahyono memaparkan success story multi usaha yang dilakukan di wilayah kerjanya.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, saat ini di KPH Lakitan-Bukit Conggong telah mampu menghasilkan berbagai produk seperti Madu dengan berbagai varian, Durian dan juga tempat perkembangbiakan lebah (bee breading). Hampir dapat dikatakan saat ini core bisnis KPH bukan lagi kayu namun hasil hutan non kayu (HHNK). Meski belum dilakukan analisis finansial, namun seperti yang disampaikan KKPH, multiusaha ini menjanjikan dan diharapkan bisa mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

Dekan Fakultas Kehutanan USU, Dr Rudi Hartono dalam penutupannya menegaskan bahwa kolaborasi kampus dengan dunia usaha kehutanan diharapkan akan mampu meningkatkan kompetensi lulusan dari Fakultas Kehutanan USU.

Lebih lanjut kolaborasi seperti ini juga untuk memenuhi amanat dari Kemdikbuddikti adanya berbagai skema yang memungkinkan para praktisi mengajar di kampus. (TESTI PRISCILLA/B-7)