PBB Rumah Mewah Akan Ada Penyesuaian Harga

Oleh Noor Annisa
10 November 2022 - 13:30 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khusus rumah mewah akan dilakukan penyesuaian terkait iuran pajaknya.

"Sekarang bangunannya ini kami nilai berdasarkan harga permeter persegi sesuai dengan harga standar bangunan gedung yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR," jelas Kepala Bapenda, Ramdansyah, 10 November 2022.

Menurut ketetapan Kementrian PUPR, lanjutnya, ada perbedaan rumah sederhana dengan yang tidak sederhana untuk penilaian (PBB-P2) nya, untuk bangunan yang dinilai salah satunya adalah bahan baku yang digunakan.

"Misalkan bangunannya menelan biaya Rp3 miliar berbeda PBB nya dengan bangunan yang menghabiskan 300 juta dan kami akan datang ke rumah melakukan pengecekan," tambahnya.

Dia melanjutkan, penyesuaian harga ini juga berdasarkan SK Bupati, dia mencontohkan lagi kalau harga rumah mewah biasanya dikerjakan tukang kelas satu yang harga per meter persegi bangunannya bisa sampai Rp500 ribu sedangkan kalau tukang biasa hanya kisaran Rp200 ribu saja.

Dia menyampaikan, pihak kecamatan atau kelurahan kepada warganya yang mengubah ukuran rumah maka akan diserahkan blanko kepada RT untuk penilaiannya.

Menurutnya, pihak Bapenda saat ini sedang komitmen mengedukasi masyarakat, salah satunya melalui event gebyar pajak atau undian berhadiah masyarakat yang aktif membayar pajak yang digelar beberapa waktu di Citimall Sampit.

"Itu untuk memberikan pemahaman pajak, kita menyebarluaskan informasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan adanya tuntutan layanan publik yang tinggi ,tuntutan pembangunan sumbernya dari mana lagi kalau tidak dari pajak daerah," ungkapnya.

Pada tahun 2022 ini, dikatakannya target pemerintah daerah terhadap PBB-P2 yakni sebesar Rp10 miliar. (NOOR ANNISA/B-7)

TAGS:

#Pajak Bumi dan Bangunan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

OJK Terbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2024

29 April 2024 - 04:00 WIB

Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024) dalam rangka penguatan pengawasan dan penanganan permasalahan Perbankan.

Wagub Kalteng Ajak Peran Paguyuban Bangun Kalteng

29 April 2024 - 03:00 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengajak paguyuban di Kalteng ikut berperan dalam pembangunan daerah.

Ini Komoditas Impor Utama Kalteng Selama Februari

29 April 2024 - 02:00 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro mengatakan bahwa komoditas utama impor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 berupa mesin ekstraksi minyak/lemak pada kelompok mesin/pesawat mekanik.

Ingin Ikut Lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah, Perhatikan ini

29 April 2024 - 01:00 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng membuka lomba Mars dan Hymne Pelajar Kalteng Berkah dengan total hadiah mencapai Rp50 juta.

PBB: Perlu 14 Tahun Bersihkan Reruntuhan di Gaza

28 April 2024 - 23:59 WIB

Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mungkin dibutuhkan waktu 14 tahun untuk membersihkan reruntuhan di Jalur Gaza, yang dibombardir dan dihancurkan oleh rezim Israel.

Wabup Kotim Minta Masyarakat Tak Sebarkan Video Viral Asusila Pelajar

28 April 2024 - 23:50 WIB

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) meminta masyarakat tidak menyebarkan video asusila pelajar di Sampit yang akhir-akhir ini viral.

10 Guru Penggerak di Kotim Diangkat Menjadi Kepala Sekolah, 5 Orang Jadi Pengawas

28 April 2024 - 23:40 WIB

Sebanyak 10 guru penggerak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah diangkat menjadi kepala sekolah dan 5 guru penggerak diangkat menjadi pengawas.