BORNEONEWS, Palangka Raya - Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN-HAM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi ajang untuk evaluasi RAN-HAM.

"Maksud dari pelaksanaan rakor ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanakan pelaporan RAN-HAM Tahun 2022 oleh Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng," kata Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Provinsi Kalteng Tukas di Aula Lantai II Bappedalitbang Kalteng.

Rakor dilaksanakan untuk melakukan persiapan pelaksanaan aksi HAM Tahun 2023 dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Tukas menjelaskan, tujuan rakor agar Pemerintah Daerah secara berkala sesuai tata waktu yang telah ditentukan bisa melaporkan pelaksanaan aksi Hak Azasi Manusia (HAM) di wilayah kerjanya.

”Memberikan penjelasan teknis mengenai Aksi HAM yang dilaporkan secara berkala per periode 4 bulan," tuturnya.

Kegiatan menjadi momen memberikan penjelasan teknis mengenai tanggung jawab pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM 2022 dan 2023.