Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Terkait Masalah Lahan Perusahaan dengan Warga Desa Umpang,Pemkab Kobar Bakal Gelar Pertemuan

  • Oleh Wahyu Krida
  • 18 Januari 2023 - 21:10 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Terkait permasalahan lahan antara masyarakat Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan (Arsel) dengan perusahaan yakni PT GSYM, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) bakal menggelar pertemuan. 

Rencana pertemuan tersebut setelah digelar pembicaraan antara perwakilan masyarakat desa setempat dengan Pemkab Kobar pada Rabu, 18 Januari 2023.

Pertemuan itu dipimpin oleh Plt Sekda Kobar, Juni Gultom. Hadir dalam pembicaraan itu adalah perwakilan masyarakat Desa Umpang, didampingi oleh Ormas Gepak.

Plt Sekda menjelaskan apa saja yang disampaikan oleh Pemkab Kobar pada perwakilan masyarakat, bahwa bakal ada pertemuan lanjutan untuk membicarakan permasalahan ini.

"Dalam pertemuan tadi kami menyampaikan bahwa nantinya bakal digelar lagi pertemuan lanjutan antara masyarakat dan perusahaan. Pelaksanaannya bakal dijadwalkan secepatnya," kata Plt Sekda.

Anggota DPRD Provinsi Kalteng, Maryani Sabran juga hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dalam permasalahan antara warga Desa Umpang dan PT GSYM menurutnya harus dicari win-win solution.

"Kita tidak mencari siapa yang paling benar dan salah dalam masalah ini. Satu sisi memang warga melakukan kekhilafan saat digelarnya aksi terkait permasalahan lahan.  Bahkan warga tersebut juga telah mendapatkan tindakan tegas. Namun munculnya masalah antara warga dan perusahaan ini pastinya ada sebabnya. Karena itulah, harapannya kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini," jelas Maryani Sabran.

Perwakilan masyarakat Desa Umpang, Heriyanto yang hadir dalam pertemuan ini mengatakan, pihaknya mengaku siap untuk mengikuti pertemuan berikut penyelesaian masalah tersebut. 

"Tanggapan pemerintah atas penyampaian kami dan rencana pertemuan berikutnya kami anggap positif. Ini kami anggap sinyal baik dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," kata Heriyanto. (WAHYU KRIDA/Y)

Berita Terbaru