BERTAHUN-tahun warga di lingkungan Jalan Sapan dan Jalan Piranha mengharapkan drainase, tetapi bertahun-tahun pula usulan warga dalam forum apapun tidak dihirauan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya.

Padahal yang diminta mereka sangat mendesak yaitu menguraikan banjir yang setiap tahun melanda kompleks permukiman.

Karena tak tahan dengan pembiaran tersebut, warga pun putus asa. Ada tiga rukun tetangga (RT) yaitu RT 3,4, dan 5 yang masih berada dalam satu rukun warga (RW) 16 Bukit Tunggal melakukan patungan. Jumlahnya tidak sedikit, yaitu Rp50 ribu per kepala keluaga (KK).

Namun sebelum pengumpulan dana swadaya, perwakilan warga mendatangi Wakil Walikota untuk berkonsultasi kenapa tujuh tahun berharap lewat usulan selalu diabaikan.

'Kami maju ke Pak Mofit selaku Wakil Wali Kota Palangka Raya agar dibantu menyelesaikan drainase yang tidak tergarap. Ternyata tidak bisa karena tidak prioritas.

Padahal sudah bertahun-tahun menunggu, usulan ke Pemkot pun tidak kurang-kurang. Pak Mofit pun tidak bisa mengupayakan, hanya bisa bantu alat saja berupa eksavator mini,' ungkap Ketua RW I6 Kelurahan Bukit Tunggal, Suprihatin kepada Borneonews, Senin (22/2).

Karena tak tahan menunggu lama sementara banjir mengintai terus, terang Suprihatin, pihaknya sambut tawaran Wakil Walikota yang meski cuma berani bantu alat saja. Pertimbangannya, usulan ke dinas PU Provinsi dan dinas Bina Marga Pemkot maupun lewat musrenbang sudah sering mentok.

'Minyaknya kami yang sediakan, per hari 40 liter solar untuk membuat saluran air dari Sapan hingga Piranha. Belum lagi tenaga operator alat, pembelian gorong-gorong, dan sebagainya.

Kami patok per warga Rp 50 ribu, itupun banyak diantara warga yang tidak terima diipungut, mereka ngomel karena mereka merasa itu sebagai tugas pemerintah,' terangnya.

(RZ/B-12)