Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Usulan Infrastruktur Masih Mendominasi pada Musrenbang Kecamatan Mantangai

  • Oleh Dodi Rizkiansyah
  • 22 Februari 2023 - 12:30 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Usulan di bidang infrastruktur masih mendominasi di forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas untuk tahun anggaran 2024.

Camat Mantangai, Yubderi menyampaikan, usulan tersebut dihimpun 38 desa yang ada di wilayah Kecamatan Mantangai.

"Usulan terbanyak yakni pada bidang infrastruktur, yakni jalan dan jembatan 72 usulan, pelabuhan dan dermaga 8 usulan, irigasi 19 usulan, listrik 9 usulan, telekomunikasi 7 usulan, air bersih 11 usulan, sanitasi 4 usulan, perumahan dan pemukiman 3 usulan," kata Yubderi, Rabu, 22 Februari 2023.

Kemudian, usulan di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan 29 usulan, penambahan tenaga pengajar/pendidik 4 usulan.

Lalu, di bidang kesehatan, pengadaan alat kesehatan (alkes) dan alat transportasi darat (ambulans) 6 usulan, penambahan tenaga dokter, bidan dan tenaga medis 4 usulan, pembangunan rehabilitasi dan penimbunan halaman sarana kesehatan 4 usulan.

"Untuk bidang ekonomi dan pemberdayaan, pertanian 6 usulan, perkebunan 4 usulan, dan bidang Administrasi Pemerintahan, pemerintah desa 1 usulan, lembaga adat 1 usulan dan kelembagaan sosial 7 usulan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Kapuas yang diwakili Asisten I Setda Kapuas, Ilham Anwar didampingi Camat Mantangai Yubderi, dan Anggota DPRD Kapuas Algrin Gasan membuka dengan resmi Musrenbang Kecamatan Mantangai di Aula Kantor Kecamatan Mantangai, Selasa, 21 Februari 2023.

Ilham Anwar dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan Musrenbang Kecamatan diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara unsur perangkat daerah Kabupaten Kapuas dengan unsur pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan.

"Saya berharap hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan menghasilkan dokumen yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2024 dan menjadi umpan balik dalam penetapan rencana kerja pemerintah desa," ucap Ilham Anwar. (DODI RIZKIANSYAH/Y)

Berita Terbaru